Saksi Tan Hendy Taizar Sebut Rp 6,5 Miliar Hanya Honorarium Hukum, Bukan Dana Untuk Febrie Adriansyah ​

JAKARTA – Mediacitranusantara.com – Dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, saksi Tan Hendy Taizar menyatakan dana senilai Rp 6,5 miliar yang diserahkan PT Inti Sumber Baja Sakti sepenuhnya digunakan untuk membayar jasa pendampingan hukum DR Law Firm. Ia menegaskan dana tersebut tidak dialokasikan untuk oknum Kejaksaan, termasuk Febrie Adriansyah.

Tan Hendy menjelaskan kerja sama pendampingan hukum dengan DR Law Firm dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Perusahaan tetap menggunakan jasa kantor hukum tersebut saat memasuki tahap penyidikan, dengan alasan lebih praktis dan efisien tanpa harus beradaptasi dengan pendamping hukum baru.

Rincian biaya pendampingan adalah Rp 1 miliar untuk tahap penyelidikan dan Rp 2 miliar untuk tahap penyidikan. Hingga proses persidangan tahun 2026 yang masih berjalan, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 6,5 miliar. “Semua untuk jasa pendampingan hukum. Tak pernah dibahas bahwa uang itu untuk Febrie Adriansyah,” ujar Tan Hendy saat menjawab pertanyaan tim kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Ia juga menyinggung putusan perkara dugaan korupsi impor baja yang menjatuhkan kewajiban uang pengganti sebesar Rp 144 miliar kepada perusahaannya. Dalam dakwaan, konstruksi kasus seolah-olah dana tersebut diberikan kepada Febrie untuk mempermudah pihak pemberi dana. Namun kenyataan yang terungkap di persidangan justru menunjukkan tuntutan dan putusan yang berat, bahkan ia mengaku terkejut saat mengetahui putusan tersebut.

Tan Hendy juga menyebut pernah menyerahkan uang jaminan senilai Rp 10 miliar ke rekening penampungan Kejaksaan, yang kemudian masuk ke kas negara. Ia sempat keberatan karena sebelumnya sudah diminta menjaminkan tanah, namun disarankan oleh Eko Purwanto dari DR Law Firm untuk tetap kooperatif. Ia menegaskan tidak pernah menerima arahan dari pihak lain untuk bersikap kooperatif guna mendapatkan vonis bebas.

Saksi lain, Eky Pratama dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), juga menyampaikan telah menyerahkan total Rp 3 miliar kepada DR Law Firm, terbagi Rp 1 miliar untuk tahap penyelidikan dan Rp 2 miliar untuk tahap penyidikan perkara BPDPKS. Ia menegaskan tidak ada indikasi dana tersebut mengalir kepada Febrie Adriansyah.

Dalam sidang hari itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi: Eky Pratama, Rijani T Bondan, Tan Hendy Taizar, dan Sunu Widi Purwoko. Tiga terdakwa dalam perkara ini adalah Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, serta Nurman Herin selaku Komisaris PT Koin Money Changer. **(RN)