Empat Saksi Sidang Perkara Dugaan Pemerasan dan TPPU Mengaku Tak Dipaksa Menyerahkan Dana

JAKARTA – Mediacitranusantara.com – Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026).

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi, yaitu Eky Pratama (Legal Manager PT Sinar Mas Agro Resources and Technology/SMART), Rijani T Bondan (pensiunan LPEI), Tan Hendy Taizar (Vice President PT Inti Sumber Baja Sakti), dan Sunu Widi Purwoko (mantan pegawai LPEI).

Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari tiga orang: mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.

Dalam sidang kali ini, dua saksi yang diperiksa, Eky Pratama dan Tan Hendy Taizar, sama-sama membantah mengetahui adanya afiliasi antara kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm) dengan pejabat Kejaksaan Agung, termasuk Febrie Adriansyah.

Eky Pratama mengaku tidak pernah mendapat indikasi bahwa DR Law Firm memiliki kedekatan dengan pejabat Kejaksaan Agung. Ia bahkan belum pernah mengunjungi kantor hukum tersebut. Menurutnya, keputusan SMART menggunakan jasa DR Law Firm murni didasarkan pada rekomendasi dan rekam jejak pengalaman kantor hukum tersebut.

Hal serupa disampaikan Tan Hendy Taizar. Ia menyatakan tidak menerima informasi apa pun yang mengaitkan DR Law Firm dengan unsur pimpinan Kejaksaan Agung.

Kedua saksi juga menjelaskan mekanisme pembayaran jasa hukum yang dilakukan secara resmi melalui transfer bank ke satu rekening atas nama DR Law Firm.

PT Inti Sumber Baja Sakti yang diwakili Tan Hendy Taizar membayar jasa pendampingan hukum sebesar Rp6,5 miliar dalam perkara dugaan korupsi impor baja. Sementara itu, PT SMART melalui Eky Pratama membayarkan honorarium sebesar Rp3 miliar kepada DR Law Firm.

Secara tegas, para saksi menyatakan pembayaran tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan murni sebagai imbalan jasa hukum. Tidak ada satu pun yang menyatakan adanya unsur pemaksaan, intimidasi, atau pemerasan terkait penyerahan dana tersebut. Tidak ditemukan pula kaitan langsung aliran dana tersebut dengan Febrie Adriansyah.

Tim kuasa hukum terdakwa Don Ritto, yang diwakili Firman Wijaya, menilai hasil pemeriksaan saksi membuktikan Jaksa Penuntut Umum belum berhasil membuktikan dakwaan adanya kolusi antara kliennya dengan pihak terkait. Pemeriksaan dokumen persidangan juga tidak menemukan indikasi penggelembungan dana maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam kontrak kerja sama tersebut.

Kesaksian para saksi secara tegas membantah spekulasi yang menyebut DR Law Firm sekadar berfungsi sebagai penampung dana yang dialirkan kepada Febrie Adriansyah, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaan penuntut umum. **(RN)