November 16, 2026

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tolak Gugatan PT Indobuildco Terhadap Menteri Sekretaris Negara

Spread the love

Loading

Jakarta – MCN.com – Kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Jumat, 28 November 2025. Majelis Hakim menolak mentah-mentah gugatan yang diajukan oleh PT Indobuildco terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait sengketa lahan di kawasan strategis Gelora Bung Karno (GBK). Tak hanya itu, perusahaan properti tersebut juga diwajibkan untuk menyerahkan asetnya kepada negara!

Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, menjelaskan bahwa putusan ini merupakan hasil dari dua perkara penting yang saling berkaitan, yaitu perkara nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst dan 287/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

“Dalam perkara 208, gugatan PT Indobuildco ditolak seluruhnya. Justru, gugatan rekonpensi dari pihak Mensesneg dikabulkan. Artinya, PT Indobuildco terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan harus segera mengosongkan serta menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya kepada negara,” tegas Sunoto.

Lebih lanjut, putusan ini bersifat serta merta, yang berarti dapat langsung dieksekusi meski Indobuildco mengajukan banding atau kasasi.

Sementara itu, dalam perkara 287, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Mensesneg dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Akibatnya, Indobuildco dinyatakan lalai membayar royalti penggunaan lahan sejak 2007 hingga 2023, dengan total mencapai USD 45.356.473!

“Kedua perkara ini saling melengkapi. Selain harus menyerahkan aset, Indobuildco juga wajib membayar ganti rugi yang jumlahnya sangat besar. Ini adalah kemenangan bagi negara dan kepastian hukum,” imbuh Sunoto.

Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan lahan seluas 1.375 meter persegi di kawasan GBK. Negara berpendapat bahwa lahan tersebut adalah aset negara yang harus dikembalikan, sementara Indobuildco bersikukuh memiliki hak atas lahan tersebut.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan sengketa berkepanjangan ini dapat segera berakhir dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selanjutnya, negara dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan publik yang lebih besar.

**(HN)