![]()
Jakarta – Mediacitranusantara.com – Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan putusan perkara dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rizal, pada Kamis (12/11/2026). Majelis hakim menyatakan Rizal terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis penjara sembilan tahun, denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar.
Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori menyatakan Rizal dinyatakan terbukti ikut melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan kesatu pertama. Dakwaan menuduh Rizal menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan logistik Blueray Cargo. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 11 tahun.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Rizal, Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., menyatakan pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim. Meski begitu, ia menilai terdapat kelemahan dalam pembuktian yang menjadi dasar vonis kliennya.
“Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa disebutkan adanya penerimaan suap. Namun dari fakta persidangan, tidak ada alat bukti yang tajam guna membuktikan Rizal menerima total Rp 14 miliar dari tujuh kali pemberian,” ujar Soesilo usai sidang.
Ia menjelaskan bukti yang ada baru berupa pengakuan bawahan. Belum ada bukti pendukung yang meyakinkan bahwa dana tersebut benar-benar diserahkan langsung kepada Rizal. Ia juga mempertanyakan kejelasan amar putusan terkait rincian dana yang menjadi dasar dakwaan.
“Putusan ini terkesan sumir. Jika tidak ada bukti yang jelas, hal itu seharusnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian suap,” tegasnya.
Soesilo juga menyoroti dakwaan gratifikasi. Ia menyatakan pemberian yang disebutkan dalam persidangan diklaim ditujukan kepada institusi atau beberapa pihak, sehingga sulit dibuktikan bahwa sebesar Rp 1,7 miliar benar-benar diterima oleh Rizal.
“Kami sedih melihat pola pembuktian seperti ini. Dalam persidangan tidak ada barang bukti yang terang benderang mendukung dakwaan tersebut,” kata Soesilo.
Ia menegaskan tim hukum akan berdiskusi bersama Rizal untuk menentukan upaya hukum selanjutnya. Majelis hakim telah memberikan tiga pilihan, yakni pikir-pikir, banding, atau mengajukan grasi. Jika tidak akan mengajukan banding, barulah pihaknya dapat mempertimbangkan permohonan grasi untuk mendapatkan keringanan.
“Kami menghormati putusan, tetapi kami akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding. Putusan yang sumir tanpa alat bukti yang tajam tidak seharusnya menjatuhkan vonis kepada klien kami,” tutup Soesilo. **(RN)



More Stories
Saksi Ahli Agung Firman Bantah Adanya Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Kuota Haji Tambahan
Saksi Tan Hendy Taizar Sebut Rp 6,5 Miliar Hanya Honorarium Hukum, Bukan Dana Untuk Febrie Adriansyah
Advokat Batuta Firmansyah Ragukan Dakwaan Jaksa, Tegaskan Toyota Alphard Milik PT Unitrade Persada Nusantara