Fairza Maulana Divonis 6 Tahun, PH Waspada Daeli: Penegakan Hukum Tak Tuntas, Yang Menikmati Uang Masih Jalan Berlenggang

Jakarta – MCN.com – Terdakwa M Fairza Maulana hanya bisa tertunduk di kursi panas Pengadilan Tipikor, Kamis (30/10/2025).

Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sejak Agustus 2024 hingga Desember 2024 sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), itu divonis 6 tahun penjara.

Fairza juga dikenakan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 841,5 juta subsider 3 tahun kurungan, dengan memperhitungkan penyitaan uang Rp1,06 miliar yang telah dikembalikan ke negara.

Dalam agenda sidang itu hakim membacakan amar putusan terhadap tiga terdakwa dalam perkara korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Ketiga terdakwa adalah Iwan Henry Wardhana, M Fairza Maulana, dan Gatot Arif Rahmadi.

Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 36 miliar, dari sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022–2024.

Iwan Henry Wardhana divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Iwan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp13,5 miliar, dengan subsider lima tahun penjara apabila tidak mampu membayarnya.

M. Fairza Maulana dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 841,5 juta subsider 3 tahun kurungan, dengan memperhitungkan penyitaan uang Rp1,06 miliar yang telah dikembalikan ke negara.

Gatot Arif Rahmadi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Gatot diwajibkan membayar uang pengganti Rp 13,26 miliar subsider 3 tahun kurungan, dengan memperhitungkan aset yang telah disita penyidik.

Penasehat hukum (PH) M. Fairza Maulana, Waspada Daeli, SH, usai persidangan, mengatakan, dirinya sangat prihatin atas putusan majelis hakim. ia melihat, dalam kasus ini belum semua pihak yang menikmati uang korupsi itu diseret ke pengadilan. Waspada Daeli sangat mempertanyakan hal itu.

“Itu keputusan hakim. Kami tetap menghormati putusan majelis hakim, namun menurut saya, tetap saja sebagai aparat penegak hukum kita prihatin terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan secara tuntas,” ujar Waspada Daeli kepada awak media.

Pada perkara ini, Waspada Daeli melihat proses penegakan hukum belum menyentuh semua pihak yang diduga menikmati hasil korupsi tersebut.

Dalam proses persidangan yang cukup lama terhadap perkara ini, terungkap beberapa nama lain yang bersentuhan dengan perbuatan koruptif tersebut. Namun, mereka itu tak diseret ke meja hijau persidangan, sehingga masih bebas berkeliaran di luar sana.

“Pihak-pihak yang menerima manfaat dengan cara melawan hukum dari hasil uang negara tersebut masih melenggang bebas di luar sana, tegas Waspada Daeli.

Menurut Waspada Daeli, penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bersifat tebang pilih. Hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu dan obyektif.

Bila menelusuri jejak perkara ini dan proses persidangan, ternyata tak semua fakta persidangan yang diungkapkan oleh Fairza Maulana diserap majelis hakim dan dijadikan dasar keputusan hukum. Itu yang disesalkan Fairza maupun tim kuasa hukumnya.

Ditanya terkait langkah selanjutnya, Waspada Daeli mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kliennya sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Apakah akan mengajukan banding atau tidak atas putusan majelis hakim tersebut, Waspada Daeli mengatakan akan lebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkannya.

“Kami akan memberitahukan kepada teman-teman jurnalis nanti terkait langkah hukum yang akan kami tempuh. Kita lihat saja nanti,” pungkas Penasehat Hukum Waspada Daeli.* (RN)