![]()
JAKARTA – Mediacitranusantara.com – Dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/11/2026), tim penasihat hukum menegaskan hingga saat ini belum ada satu pun saksi yang dapat membuktikan adanya aliran uang sebesar Rp300 miliar kepada terdakwa.
Hingga sidang hari ini, telah lebih dari 20 saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun tidak ada satu saksi pun yang mengkonfirmasi bahwa uang tersebut pernah diterima oleh Febrie Adriansyah.
“Kami sudah hitung sejak persidangan awal hingga hari ini, belum ada satu saksi pun yang mengkonfirmasi bahwa ada uang untuk terdakwa. Sudah terbukti Rp300 miliar tak satu pun telah mengalir ke Febrie Adriansyah,” tegas kuasa hukum, Febri Diansyah.
Febri menjelaskan bahwa saat proses praperadilan, pihaknya telah mempertanyakan keberadaan bukti-bukti elektronik yang seharusnya menjadi alat bukti sah berdasarkan Pasal 235 KUHAP. Namun, pada saat itu, alat bukti tersebut tidak ditampilkan.
“Penyidik menyatakan telah melakukan penyelidikan sejak Agustus 2025, tetapi laporan polisi baru dibuat pada tahun 2026. Jika belum ada laporan polisi, bagaimana hukumnya penyadapan dan perolehan barang bukti elektronik tersebut? Menurut kami, barang bukti itu tidak sah,” ungkap Febri.
Pihak pembela juga menyoroti penilaian atas perusahaan yang terlibat dalam aliran dana tersebut. Jika sebelumnya diduga sebagai perusahaan bodong yang hanya berfungsi sebagai pembungkus suap, ternyata perusahaan-perusahaan tersebut telah berdiri selama lebih dari 30 tahun, memiliki izin resmi dari berbagai kementerian, dan melayani lebih dari 800 klien.
“Ini menunjukkan bahwa proses investasi itu benar-benar terjadi, bukan rekayasa,” ujar Febri.
Lebih lanjut, pihak pembela menegaskan bahwa dalam kasus dugaan pencucian uang, yang paling mendasar adalah membuktikan asal-usul uang tersebut berasal dari tindak pidana.
“Jadi, Rp300 miliar itu asal-usulnya dari mana? Hasil pembuktian menunjukkan bukan dari kejahatan,” jelas Febri.
Pihak pembela meminta agar persidangan berjalan secara adil dan transparan.
“Permintaan kami sangat sederhana sidang berjalan adil, fakta-fakta diperlihatkan secara jernih. Dari fakta tersebut, terlihat jelas bahwa kasus ini sejak awal dipaksakan dan ada indikasi kriminalisasi,” katanya.
“Hukum adalah pembuktian, dan pembuktian bukan cocoklogi. Jangan lakukan kriminalisasi terhadap pejabat yang sedang bekerja.” **{RN}



More Stories
Mantan Direktur P2 Direktorat Bea Cukai Rizal Divonis 9 Tahun, Soesilo Aribowo Sebut Putusan Hakim Sumir Tanpa Alat Bukti Tajam
Saksi Ahli Agung Firman Bantah Adanya Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Kuota Haji Tambahan
Saksi Tan Hendy Taizar Sebut Rp 6,5 Miliar Hanya Honorarium Hukum, Bukan Dana Untuk Febrie Adriansyah ​