Saksi Ahli Agung Firman Bantah Adanya Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Kuota Haji Tambahan

Jakarta – Mediacitranusantara.com – Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026), tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan saksi ahli keuangan negara Agung Firman. Ia diminta untuk menilai ada atau tidaknya unsur kerugian negara dalam dakwaan yang disusun jaksa.

Agung Firman menegaskan bahwa dakwaan tidak dapat secara otomatis menyatakan adanya kerugian hanya karena terbukti perbuatan melawan hukum. Menurutnya, dakwaan gagal menunjukkan unsur‑unsur penting, mulai dari bukti nyata hingga hubungan kausal antara tindakan yang dituduhkan dengan berkurangnya kekayaan negara.

“Perbuatan melawan hukum tidak identik dengan kerugian negara. Kerugian negara harus dibuktikan dengan adanya pengurangan aset atau peningkatan liabilitas yang tercatat dalam laporan keuangan negara,” ujar Agung Firman.

Ia menjelaskan, kuota haji bukan barang milik negara, sedangkan dana yang disetorkan calon jemaah haji ke BPKH merupakan dana titipan. Dana tersebut tidak masuk ke APBN dan tidak menjadi kekayaan negara, melainkan digunakan untuk kepentingan jemaah. Hasil pengelolaan dana juga akan dikembalikan kepada jemaah.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan perhitungan BPK tidak mutlak dapat diterima. Pengadilan berwenang menguji bukti dan prosedur yang digunakan, termasuk memastikan dokumen telah diautentikasi secara sah. Ia mencontohkan nama mantan Presiden Joko Widodo disebut sebanyak 22 kali dalam dokumen, namun tidak pernah diminta memberikan keterangan.

“Tujuan hukum adalah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Kerugian negara harus dibuktikan secara nyata dan pasti, terpisah dari pembuktian perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Saksi ahli hukum administrasi negara Dian Puji juga hadir dalam sidang. Ia menjelaskan bahwa keuangan haji secara hakikat tidak termasuk keuangan negara, karena tidak menambah kekayaan negara dan sepenuhnya diperuntukkan bagi jemaah. Jika ada dugaan pelanggaran hukum terkait dana haji, hal tersebut seharusnya diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dinyatakan sebagai kerugian negara.

Menurut Agung Firman, selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan pengurangan aset atau peningkatan liabilitas negara dari dugaan kuota tambahan, fee percepatan, maupun hal lain yang didakwakan. Oleh karena itu, ia menyimpulkan tidak ada kerugian negara dalam kasus kuota haji.