Di Balik Kemajuan Jakarta Selatan, Masih Ada PR Kesehatan

JAKARTA – Gedung-gedung rumah sakit bertingkat, jaringan puskesmas yang menjangkau seluruh kecamatan, serta tingginya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadikan Jakarta Selatan kerap dipandang sebagai salah satu barometer pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, sejumlah indikator menunjukkan bahwa pekerjaan rumah (PR) sektor kesehatan masih belum selesai.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan jumlah penduduk Jakarta Selatan telah melampaui 2,3 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, kebutuhan pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya mobilitas masyarakat, perubahan struktur usia penduduk, dan meningkatnya penyakit kronis.

Di sisi lain, Jakarta Selatan memperoleh UHC Awards 2026 dengan capaian kepesertaan Program JKN sebesar 101,27 persen dan peserta aktif 96,03 persen. Capaian ini menunjukkan hampir seluruh warga telah memiliki perlindungan pembiayaan kesehatan.

Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan atau Tian, mengatakan keberhasilan pembangunan kesehatan tidak boleh berhenti pada capaian administratif maupun banyaknya fasilitas kesehatan.

“Jakarta Selatan sudah memiliki modal yang sangat kuat dari sisi infrastruktur. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah masyarakat semakin sehat, semakin mudah memperoleh pelayanan, dan semakin sedikit mengalami hambatan ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Tian.

Menurutnya, paradigma pembangunan kesehatan harus bergeser dari sekadar membangun fasilitas menuju membangun masyarakat yang sehat.

Kemajuan pelayanan kesehatan tidak serta-merta mengurangi tantangan penyakit. Jakarta Selatan kini menghadapi dua beban sekaligus, yakni pengendalian penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan bahwa 93 persen peserta kurang melakukan aktivitas fisik, 74 persen mengalami gangguan kadar lemak darah (dislipidemia), dan 51 persen memiliki masalah kesehatan gigi. Meski merupakan data tingkat DKI Jakarta, temuan tersebut menjadi gambaran penting mengenai tantangan kesehatan masyarakat perkotaan, termasuk Jakarta Selatan.

Menurut Tian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kesehatan masyarakat kini lebih banyak dipengaruhi pola hidup.

“Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah rumah sakit. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya hidup sehat, memperkuat deteksi dini, dan meningkatkan edukasi masyarakat.”

Publikasi Kota Jakarta Selatan Dalam Angka menunjukkan hampir seluruh kecamatan telah memiliki fasilitas kesehatan yang terus berkembang, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan sarana pelayanan lainnya.

Namun, Tian mengingatkan bahwa indikator fisik tidak selalu menggambarkan kualitas pelayanan.

Menurutnya, persoalan seperti waktu tunggu, koordinasi rujukan, kesinambungan pelayanan pasien kronis, pelayanan bagi penyandang disabilitas, hingga pendampingan pasien masih menjadi aspek yang perlu terus diperbaiki.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah sakit yang megah, tetapi pelayanan yang cepat, ramah, pasti, dan tidak membingungkan. Pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kebutuhan pasien.”

Tian menilai transformasi layanan primer yang sedang dijalankan pemerintah perlu diperkuat hingga tingkat kelurahan.

Menurutnya, puskesmas harus menjadi pusat promosi kesehatan, deteksi dini penyakit, pendampingan keluarga, serta pengendalian faktor risiko penyakit.

“Kalau puskesmas mampu mencegah masyarakat jatuh sakit, maka beban rumah sakit juga akan berkurang. Di situlah esensi pelayanan kesehatan primer,” katanya.

Tian menegaskan bahwa tantangan kesehatan Jakarta Selatan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri.

Menurutnya, rumah sakit, BPJS Kesehatan, puskesmas, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga relawan kesehatan perlu membangun kolaborasi yang lebih erat agar pelayanan kesehatan semakin responsif.

“Jakarta Selatan memiliki semua modal untuk menjadi model pembangunan kesehatan perkotaan di Indonesia. Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, dan keberanian mengevaluasi apa yang masih kurang.”

Ia berharap pembangunan kesehatan ke depan tidak hanya diukur dari bertambahnya gedung atau fasilitas kesehatan, tetapi dari semakin menurunnya angka kesakitan, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, serta kepuasan warga terhadap pelayanan kesehatan.

“Pada akhirnya, ukuran kota yang sehat bukanlah berapa banyak rumah sakit yang dibangun, tetapi berapa banyak warga yang tetap sehat dan tidak perlu dirawat di rumah sakit,” tutup Tian.