Fakta Akuisisi PT Jembatan Nusantara Oleh PT ASDP Ferry Indonesia

Jakarta – MCN.com – Poin-poin penting bantahan atas tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan korupsi pada pledoi kasus akuisisi Pt Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Ferry Indonesia (Persero).

Pertama, bantahan umum
Pesan moral: “Mari hentikan kriminalisasi dan framing korupsi pada profesional BUMN.”

Bantahan ini bertujuan menjelaskan duduk perkara: tuduhan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), serta mengungkap adanya framing kerugian negara dan kriminalisasi profesional.

Kedua, framing kerugian negara

Fakta utama: ASDP membeli PT JN seharga Rp 1,272 triliun untuk memperoleh perusahaan on-going concern, bukan membeli kapal tua.

Tidak ada korupsi: penyelidikan jaksa selama 1,5 tahun tidak menemukan bukti; perhitungan kerugian hanyalah “analisa”, bukan audit resmi dari lembaga resmi.

Lembaga berwenang (BPK & BPKP) tidak pernah menyatakan ada kerugian negara; namun KPK membuat perhitungan sendiri tanpa dasar sah.

“BPK tidak pernah diminta oleh jaksa untuk menghitung kerugian negara PT Jembatan Nusantara oleh ASDP,” kata Teguh S, saksi ahli dari BPK, sidang 21 Oktober 2025

Angka manipulatif: kerugian disebut Rp 1,253 triliun (≈ 98,5 % nilai transaksi); berarti kapal JN dianggap hanya bernilai < Rp 19 miliar — tidak logis.

Penilai tak bersertifikat (auditor internal & dosen konstruksi perkapalan) menghitung kapal hanya berdasar observasi visual dan menganggap banyak kapal “besi tua”.

“Ya saya tidak memiliki sertifikasi penilai kapal,” Wasis Dwi Aryawan ahli perkapalan ITS yang diminta menjadi penilai kapal untuk jaksa, sidang 18 September 2025.

“Yang berhak melakukan penilaian atas aset adalah orang yang mendapatkan sertifikasi, Setiap penilai harus patuh pada aturan asosiasi,” kata Ocky Rinaldi, rekan di perusahaan penilai publik SRR, pada sidang 9 Oktober 2025

Contoh perbedaan penilaian kapal dari “analisa” jaksa versus realita:

Kapal Royal Nusantara 6000 GRT dinilai Rp 12,4 miliar padahal valuasi resmi Rp 121 miliar.

Kapal sejenis lain, kapal Portlink V, dibeli PT ASDP senilai Rp 171–220 miliar.

Kesimpulan: metode perhitungan menurunkan nilai aset secara ekstrim dan membentuk narasi “kemahalan 6.600 %” yang tidak masuk akal.
“Saya prihatin penggunaan metode scrapped approach dalam penghitungan aset perusahaan yang masih jalan. Perusahaan itu tak bisa dinilai hanya oleh ahli akuntansi dan dilihat dari nilai buku saja. Karena kalau di pasar, perusahaan yang punya nilai buku Rp 100 juta misalnya, itu punya nilai market sampai Rp 100 miliar di pasar saham. Karena ada unsur intangible asset,” jelas Prof. Rhenald Kasali, saksi ahli dari UI, pada sidang 3 Oktober 2025.

Nilai strategis: 53 kapal + izin operasi + pendapatan = aset produktif besar; akuisisi justru menguntungkan negara dan memperkuat layanan 3T.

Ketiga, framing kejahatan atau perbuatan melawan hukum (PMH)

Narasi palsu: disebut ada pertemuan Desember 2017 antara Dirut ASDP dan pemilik JN dibantah keras; fakta Ira Puspadewi baru ada kontak bisnis dengan Adjie pada 2019.
Pondasi narasi PMH terbukti rekaan imajiner.

Perubahan KD 35 ke KD 86 bukan demi JN, melainkan agar ASDP bisa bekerja sama dengan UKM dan proyek pemerintah.

“Perubahan KD35 (Keputusan Direksi) atas inisiatif Tim ASDP karena KD itu tidak dapat diimplementasikan untuk kerjasama dengan UKM maupun memenuhi penugasan pemerintah yang perlu kerjasama dengan pihak lain,” ujar saksi Theresia Damayanti, pada sidang 16 Oktober 2025

KSU (Kerja Sama Usaha) yang diteken tanggal 30 Oktober 2019 telah disetujui komisaris; perikatan Agustus 2019 belum bersifat finansial.

“Komisaris setuju dan hadir saat penandatanganan kerjasama tanggal 30 Oktober 2019,” kata Wing Antariksa, mantan direktur bidang SDM dan Manajemen Risiko PT ASDP, pada sidang 24 Juli 2025.

Profil risiko KSU telah dimitigasi melalui analisis LM (Lembaga Manajemen) FEB UI & risk owner (yakni masing masing divisi di ASDP).

“Risiko yang disampaikan (Dewi) itu sudah diakomodasi dalam penilaian risiko LM FEB UI dalam bab khusus analisa risiko pada kajian FS KSU (feasibility study kerjasama usaha),” kata saksi Wing Antariksa mantan direktur bidang SDM dan Manajemen Risiko PT ASDP, pada sidang 24 Juli 2025.

“KSU menguntungkan bagi ASDP,” kata saksi Christine Hutabarat, mantan direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, pada sidang 7 Agustus 2025

Dewi Anggraini, VP Risiko ASDP, dimutasi ke cabang Singkil, Aceh, karena keberatan soal KSU adalah tuduhan imajiner.

“Mutasi di ASDP itu sering terjadi. Bukan dibuang. Dimutasi ke daerah itu untuk memahami bisnis secara utuh dan bukan demosi. Contoh lain Pak Hendriawan VP Komersial ASDP juga dimutasi menjadi General Manager PT ASDP Singkil,” ujar Shelvy Arifin, Corporate Secretary ASDP, pada sidang 16 Oktober 2025.

Tidak ada pengkondisian nilai kapal: Perusahaan Penilai publik MBPRU & BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) bekerja independen, tidak ada intervensi direksi.

Isu 9 kapal tidak layak: hanya opini pribadi staf BKI; laporan final menyebut 51 kapal laik laut.

Isu docking 12 kapal: penundaan sesuai aturan pandemi 2020; tidak ada pelanggaran.

Penilaian perusahaan penilai publik SRR & SMI: independen, sesuai KEPI (Kode Etik Penilai Publik Indonesia) 5.8.b (“tanggung jawab utama pada kebenaran profesional”).

Nilai DLOM (Diskon Likuiditas Pasar) 20 %: wajar untuk perusahaan feri beraset fisik; tidak bisa disamakan dengan perusahaan finansial

“Nilai DLOM 30% memang pernah ada di diskusi penilai. Tapi rekomendasi akhir dari perusahaan penilai SRR dan SMI mengusulkan DLOM 20%,” ujar Alwi .Yusuf, Vice President PT ASDP, pada sidang 18 September 2025

“Nilai DLOM 30% pernah kami pakai untuk PT PNM (Permodalan Nasional Madani) yang tidak memiliki aset fisik. Berbeda dengan ASDP yang punya aset fisik kapal,” ujar Ocky Rinaldi, auditor di perusahan penilai SRR, pada sidang sidang 9 Oktober 2025.

Kinerja KSU (kerjasama usaha): menguntungkan; tidak ada penyalahgunaan dana.

Harga akuisisi murah: hanya 60 % dari nilai kapal yang dihitung konsultan penilai MBPRU Rp 2,092 triliun + 53 izin operasi → nilai strategis tinggi.

Kesimpulan: tudingan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) hanyalah framing untuk menopang narasi kerugian negara.

Keempat, Framing & Kriminalisasi Profesional BUMN

Akuisisi JN disetujui Menteri BUMN (2 Feb 2022); menjadikan ASDP operator feri terbesar di dunia (220 kapal, 317 lintasan).

Transformasi digital di ASDP untuk pembelian tiket dan pelayanan:

Zero fraud, semua pembayaran non-tunai.

Digitalisasi di 37 pelabuhan, remunerasi gaji dan bonus karyawan naik 30–40 %.

Pelayanan publik meningkat. 1.000 orang lebih calo dihilangkan.

Kontribusi nasional ASDP adalah memberikan transportasi perintis, bantuan bencana, proyek strategis (Labuan Bajo, Bakauheni Harbour City, Patimban).  **(RN)