Serikat Pekerja Nasional Selenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2022 : Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

Jakarta , MCN.com – Menjelang akhir tahun Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional ( DPP SPN ) menyelenggarakan refleksi akhir tahun,bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat SPN Jl Raya Pasar Minggu Nomor 39 A Pancoran Jakarta Selatan . 30 Desember 2022

Ketua umum DPP SPN Joko Heriyono SH memberikan catatan di tahun 2022 terjadi 70 % pelanggaran aturan ketenagakerjaan oleh pengusaha .Meski tidak di rinci secara detil pelanggaran tersebut berkutat tentang upah yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah ,pesangon yang tidak di bayar , Pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang dan tidak di bayarkan iuran jaminan sosial oleh pengusaha serta tindakan anti Serikat pekerja yang semuanya itu adalah kejahatan pidana yg minim penindakan oleh pemerintah yg merugikan pekerja moril maupun materiil .

Joko Heriyono SH menjelaskan bahwa sejak tiga tahun lalu SPN sudah menyuarakan reformasi hukum ketenagakerjaan akan tetapi di jawab oleh pemerintah dengan mengesahkan undang -undang kontroversi yaitu Omni buslaw di masa pandemi Covid 19 yang substansinya malah makin memburuk .

Masifnya pelanggaran ketenagakerjaan akibat kegagalan Serikat pekerja dalam mengelola persoalan, aku ketum SPN akan tetapi yang lebih bertanggung jawab adalah aparatur negara yang berkewajiban membela dan melindungi hak -hak pekerja.

Di tahun 2023 Konsep Jaminan Sosial Semesta Sepanjangan Hayat (JS3H)akan tetap menjadi isu prioritas yang akan terus di perjuangkan oleh SPN .Hal itu di lakukan karena mencakup Job security ,income security dan sosial security untuk seluruh warga negara khususnya buruh yang kesemuanya merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pekerja saat ini masih kesulitan mengakses jaminan kesehatan ketika mengalami sakit,saat kecelakaan kerja banyak pekerja yang kehilangan hak atas jaminan kecelakaan kerjanya ,jaminan kematian pun sulit di dapat ketika pekerja meninggal dunia dan memasuki usia pensiun di mana imbalan pasca kerja berupa pesangon ,jaminan hari tua dan pensiun dalam posisi kontijensi artinya bisa mendapatkan dan bisa juga tidak mendapatkan.Kondisi seperti ini adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN .

SPN juga menyoroti tentang upah di mana rumusan upah saat ini mereduksi kebutuhan 3000 kalori bagi pekerja di bawah kelayakan standar sebagaimana rumusan para ahli hiperkes,di sisi lain upah minimum juga banyak di langgar oleh pengusaha

Penegakan hukum juga belum bisa melindungi kaum pekerja buruh di mana banyak pihak yg melakukan pelanggaran tapi belum bisa di tindak sesuai aturan yang ada.

Joko menyatakan SPN akan terus menyuarakan law enforcement,jaminan sosial semesta sepanjang hayat harus bisa di akses dan di peroleh oleh pekerja baik formal atau informal agar bisa menjawab semua resiko sosial yang selama ini muncul dan kesejahteraan bersama bisa di raih pungkasnya.

#MCN/RZ/RED