September 22, 2026

Krisis Air Baku Jakarta, PAM Jaya Diminta Perkuat Diversifikasi Sumber Air

Spread the love

Loading

JAKARTA — Tantangan penyediaan air di Jakarta dinilai tidak lagi sebatas memperluas jaringan pelayanan dan meningkatkan kapasitas produksi. PAM Jaya juga perlu memperkuat strategi ketahanan air untuk menghadapi risiko penurunan ketersediaan air baku akibat kemarau berkepanjangan dan perubahan kondisi hidrologis.

Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, mengatakan ketersediaan air baku harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan penyediaan air Jakarta. Menurut dia, kapasitas produksi tidak akan optimal apabila pasokan air baku mengalami tekanan.

“Tantangan PAM Jaya ke depan bukan hanya memastikan air mengalir sampai ke pelanggan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan sumber air bakunya tetap tersedia ketika Jakarta menghadapi kemarau yang panjang,” kata Agung.»

Menurut Agung, persoalan air Jakarta perlu dilihat dari hulu hingga hilir. Sumber air baku yang menopang sistem penyediaan air Jakarta berkaitan dengan wilayah yang lebih luas daripada batas administratif DKI Jakarta.

Karena itu, perubahan kondisi hidrologis di wilayah sumber air dapat memberikan tekanan terhadap ketersediaan air baku. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan strategi yang tidak hanya mengandalkan sumber air konvensional.

“Jakarta perlu memiliki portofolio sumber air. Air permukaan dan waduk tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan sumber alternatif seperti pemanfaatan air hujan, penggunaan kembali air terolah, dan dalam kondisi tertentu pengolahan air laut,” ujarnya.

*Air Hujan Perlu Dikelola*

Agung juga menilai air hujan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan air Jakarta. Selama ini, air hujan lebih sering dibicarakan dalam konteks pengendalian banjir.

Padahal, sebagian air hujan dapat ditahan, disimpan, diresapkan, dan dimanfaatkan kembali. Sistem pemanenan air hujan, menurut dia, dapat dikembangkan pada bangunan publik, sekolah, rumah susun, gedung perkantoran, kawasan komersial, hingga permukiman.

“Air hujan jangan hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus segera dibuang ketika turun dalam jumlah besar. Sebagian dapat dikelola menjadi cadangan air, tentu dengan memperhatikan kualitas dan peruntukannya,” kata Agung.

Ia menambahkan, pemanfaatan air hujan tidak berarti air tersebut dapat langsung digunakan sebagai air minum. Diperlukan sistem pengolahan dan standar kualitas sesuai dengan pemanfaatannya.

*Dorong Penggunaan Kembali Air*

Selain air hujan, penggunaan kembali air yang telah digunakan juga dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap sumber air baku.

Air limbah yang telah melalui proses pengolahan sesuai persyaratan dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan nonminum, antara lain penyiraman tanaman, flushing toilet, pencucian area, dan kebutuhan utilitas tertentu.

Agung mengatakan pendekatan tersebut dapat dikembangkan terutama pada kawasan yang memiliki konsumsi air cukup besar, seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan kawasan komersial.

“Pola pengelolaan air perlu mulai bergerak dari mengambil, menggunakan, lalu membuang menjadi sistem yang lebih sirkular. Air yang sudah digunakan dan masih dapat diolah seharusnya tidak langsung dianggap sebagai sumber daya yang selesai,” ujarnya.

*Desalinasi Perlu Dikaji*

Sebagai kota pesisir, Jakarta juga memiliki opsi pengolahan air laut melalui teknologi desalinasi. Namun, Agung mengingatkan bahwa teknologi tersebut membutuhkan kajian menyeluruh.

Menurut dia, kebutuhan energi, investasi, biaya operasi, dan pengelolaan brine atau konsentrat garam harus menjadi bagian dari perhitungan.

“Desalinasi bisa menjadi salah satu pilihan dalam diversifikasi sumber air, tetapi tidak seharusnya dipandang sebagai solusi tunggal. Kelayakan teknis, ekonomi, energi, dan lingkungan harus dihitung secara matang,” katanya.

*Ukuran Keberhasilan Harus Diperluas*

Agung juga mendorong agar ukuran keberhasilan sistem penyediaan air Jakarta tidak hanya dilihat dari cakupan layanan dan kapasitas produksi.

Menurut dia, pemerintah dan PAM Jaya perlu memiliki indikator ketahanan air yang dapat mengukur kemampuan sistem menghadapi gangguan sumber air.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak pelanggan yang terlayani. Kita juga perlu bertanya, berapa lama sistem mampu bertahan jika salah satu sumber air baku mengalami gangguan, berapa besar cadangan yang tersedia, dan berapa banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi dari sumber alternatif,” ujar Agung.

Indikator lain yang dinilai penting adalah tingkat kehilangan air dalam jaringan, volume air hujan yang dapat dimanfaatkan, serta jumlah air terolah yang dapat digunakan kembali.

Dengan indikator tersebut, potensi gangguan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan pelayanan kepada masyarakat.

*Perlu Kerja Sama Lintas Wilayah*

Agung menilai ketahanan air Jakarta tidak dapat dibebankan kepada PAM Jaya sendiri. Pengelolaan air membutuhkan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, pemerintah daerah di wilayah sumber air, serta berbagai pemangku kepentingan.

Pengguna air dalam skala besar juga perlu dilibatkan melalui kebijakan efisiensi dan penggunaan kembali air terolah.

“Ketahanan air bukan hanya urusan PAM Jaya. Ini merupakan agenda Jakarta yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas sektor,” kata Agung.

Ia menilai Jakarta perlu memiliki peta jalan ketahanan air jangka panjang yang mencakup diversifikasi sumber air baku, pengurangan kehilangan air, pemanfaatan air hujan, penggunaan kembali air terolah, pengembangan sumber alternatif, serta skenario menghadapi kekeringan berkepanjangan.

Menurut Agung, setiap program perlu memiliki target dan indikator yang dapat dipantau publik.

“Jakarta memang tidak bisa mengatur kapan hujan turun atau berapa lama kemarau berlangsung. Tetapi Jakarta bisa menentukan bagaimana air yang tersedia dikelola dan seberapa siap sistem menghadapi perubahan,” katanya.

Agung menegaskan, persoalan air Jakarta perlu diantisipasi sebelum tekanan terhadap sumber air berkembang menjadi gangguan pelayanan.

“Jangan menunggu keran mengecil baru kita menyadari bahwa ketahanan air belum siap,” ujar Agung.