Kepemimpinan Baru Maluku Tenggara Diharap Lebih Agresif Bantu Ekonomi Masyarakat Kecil

Jakarta – MCN.com – Terpilihnya H. M. Thaher Hanubun dan Carlos Viali Rahantoknam sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara disambut optimis masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Provinsi Maluku, terutama usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Realisasi program mereka sedang ditunggu masyarakat, salah satunya program pemberdayaan masyarakat lewat pelbagai jenis bantuan sosial.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu lembaga yang karena tugas-tugasnya, bersentuhan langsung dengan masyarakat di akar rumput terkait bantuan sosial yang mereka terima dari pemerintah.

Dalam kondisi ekonomi nasional kita seperti sekarang ini, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat sangat besar manfaatnya. Menurut Enal Yamlaai, pegawai Dinas Sosial yang biasa bertugas menyalurkan bansos-bansos itu kepada masyarakat, bantuan sosial pada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara masih terus dilakukan. Jumlah penerima pun meningkat dari waktu ke waktu.

Keluarga-keluarga penerima bantuannya terlihat senang dan antusias menerima bantuan ini.

Enal Yamlaai mengatakan, “Kebetulan kami masuk dalam wilayah 3T (tertinggal, terdepan , terluar) karena itu skala prioritas yang kami lakukan di sana, bagaimana bisa berkolaborasi dengan kehadiran program pemerintah pusat melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program Bantuan Tunai Kementerian Sosial yang terbukti berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Bansos PHK untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pendidikan dan kesehatan. Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi beban finansial keluarga.

Mengutip laman Kemensos RI besaran bansos PK H 2025 untuk ibu hamil Rp 750.000 per bulan (Rp 3.000.000 per tahun), anak usia dini (0-6 tahun) Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun ), anak sekolah SD Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun).

Penerima PKH adalah ibu hamil (masa nifas), anak usia dini (0-6), siswa jenjang SD-SMA/SMK, lansia, penyandang disabilitas.

Yamlaai mengatakan, secara kontinyu pemberian bantuan itu dilakukan setiap tiga bulan. “Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah mengidentifikasi, misalnya, kaum disabilitas, anak yatim piatu. Kemudian, kami memberikan bantuan yang bisa membantu anak anak yatim dan kaum disabilitas,” ujar Yamlaai kepada awak media di Jakarta.

Dia mengaku, beberapa tahun terakhir ini, karena masyarakat dilanda covid, sehingga bantuan itu agak terlambat.

“Tetapi kami bersyukur, di pemerintahan Bupati Hanubun yang baru ini, tentu kami berharap bantuan itu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, selaras dengan visi-misi Pemda Maluku Tenggara demi membangun kabupaten ini selangkah lebih maju lagi. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan juga bagaimana komoditi di Maluku Tenggara harus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” tutur Yamlaai.

Menurut Yamlaai, dari sisi kelautan, maka perikanan dan pariwisata di Maluku Tenggara dapat dikatakan sudah makin berkembang. “Kami melihat beberapa waktu terakhir ini sudah cukup bagus dan karena itu kami berharap pada pemerintahan yang baru ini terus terjadi peningkatkan.

Sementara dari sisi infrastruktur, Yamlaai mengatakan bahwa komunikasi, air bersih, listrik sudah memperlihatkan kemajuan. Listrik hampir merata terpasang di semua desa, kecuali ada beberapa desa yang memang sampai hari ini belum bisa mendapatkan jaringan listrik sehingga berdampak pada komunikasi. Desa yang berada di tengah hutan, menyulitkan pemasangan listrik.

Yamlaai mengatakan, factor geografi Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan maka dibutuhkan sedikit sentuhan dari pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak sehingga dapat membangun masyarakat jauh lebih baik.

Yamlaai berharap pada pemerintahan baru Kabupaten Maluku Tenggara ada langkah-langkah konkret dan progresif untuk membuka akses ke pemerintah pusat sehingga ada investor dan perusahaan ikan, dan perdagangan rumput laut yang masuk dan berinvestasi sehingga dapat juga menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan daya beli.

“Di situ kami melihat sumber daya alam itu ada, tapi bagaimana sumber daya manusia yang bisa mengelola itu, kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Harapannya pemerintah baru kemistri, dapat bangun kolaborasi dan komunikasi sehingga ada dampak positif dari kebijakan yang diambil, dan menguntungkan masyarakat secara menyeluruh,” tutur Yamlaai. ** (Rika)