Rekan Indonesia Kawal Pemerataan Akses Air Bersih Jakarta

Jakarta  – Mediacitranusantara.com Pemenuhan akses air bersih masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan Ibu Kota. Di tengah upaya menjadikan Jakarta kota global, Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih harus ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintah daerah.

Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menjelaskan persoalan air bersih tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur perpipaan. Lebih penting lagi, layanan harus menjamin air berkualitas, tersedia secara berkelanjutan, serta dapat dijangkau sesuai kemampuan ekonomi masyarakat.

Masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan sehari‑hari. Kondisi ini menunjukkan pemerataan pelayanan air bersih masih membutuhkan perhatian serius.

“Air bersih bukan sekadar urusan bisnis atau pelayanan perusahaan air minum. Ini menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara. Semua warga berhak mendapatkan akses terhadap air bersih tanpa terkecuali,” ujar Agung.

Ia menilai kemajuan Jakarta tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan gedung, atau modernisasi infrastruktur. Ukuran keberhasilan yang paling mendasar adalah kemampuan pemerintah menjamin kebutuhan dasar seluruh penduduknya.

Rekan Indonesia mendukung percepatan perluasan jaringan perpipaan PAM Jaya, posisi yang telah disampaikan sejak Maret 2025. Meski begitu, Agung mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target jumlah sambungan rumah.

Ada tiga indikator utama yang harus menjadi acuan penyelenggara layanan: pemerataan akses, kualitas serta kontinuitas pasokan, dan keterjangkauan biaya. Perluasan jaringan sebaiknya diprioritaskan untuk kawasan permukiman padat, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan yang belum mendapat layanan memadai.

“Pemerintah jangan hanya memilih wilayah yang paling mudah dibangun atau paling menguntungkan secara ekonomi. Wilayah yang paling membutuhkan justru harus mendapatkan perhatian lebih besar,” tegasnya.

Kualitas air juga tidak boleh diabaikan. Air yang dialirkan harus memenuhi standar kesehatan, dan pasokan yang konsisten menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Rekan Indonesia juga mendorong agar masyarakat tidak dibebani tarif yang semakin mahal hanya karena belum terhubung jaringan perpipaan.

Dukungan terhadap program PAM Jaya tidak berarti Rekan Indonesia melepaskan fungsi pengawasan. Sebagai organisasi masyarakat sipil, ia membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan PAM Jaya melalui dialog terbuka serta kritik konstruktif.

“Kami mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi. Menjadi mitra dialog bukan berarti kehilangan sikap kritis,” kata Agung.

Rekan Indonesia melakukan advokasi melalui penyerapan aspirasi masyarakat, diskusi publik, penyusunan rekomendasi, dan pendorongan keterbukaan informasi. Beberapa hal yang dikawal adalah cakupan layanan, wilayah prioritas perluasan jaringan, target pembangunan, kualitas air, serta transparansi tarif.

Bagi organisasi ini, keberhasilan komunikasi dengan pemerintah tidak dinilai dari jumlah pertemuan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, Rekan Indonesia menekankan akses air bersih adalah fondasi peningkatan kualitas kesehatan warga. Koneksi perpipaan saja tidak cukup; keamanan dan kualitas air yang dikonsumsi juga harus dijaga.

Karena itu, perluasan jaringan digandengkan dengan sosialisasi air siap minum dan diskusi publik tentang layanan air bersih. Perluasan menjawab persoalan akses, sedangkan edukasi membantu masyarakat memahami keamanan air untuk kebutuhan sehari‑hari.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan air yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Sebab, akses terhadap air yang layak sangat berkaitan dengan kualitas hidup dan kesehatan warga,” jelas Agung.

Ia mengakui pemerataan layanan air bersih menghadapi tantangan berat, mulai dari kebutuhan investasi, keragaman karakter permukiman, keterbukaan data, hingga koordinasi antar kelembagaan. PAM Jaya tidak dapat bekerja sendirian; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait harus membangun sinergi kuat.

Ke depan, Rekan Indonesia akan terus mengawal kebijakan air bersih dengan fokus percepatan jaringan perpipaan, keterjangkauan tarif, perlindungan konsumen, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Meskipun tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan atau mengelola layanan air bersih, masyarakat sipil berperan menyuarakan aspirasi, memberikan rekomendasi, melakukan edukasi, dan mengawasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat juga membantu mengidentifikasi persoalan yang tidak terjangkau oleh mekanisme birokrasi.

Agung menegaskan keberhasilan advokasi tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata bagi masyarakat. Indikatornya sederhana: semakin banyak warga terhubung jaringan air, kualitas dan pasokan terjaga, serta tarif tetap terjangkau.

Ia berharap pembangunan Jakarta tidak hanya menciptakan kemajuan fisik, tetapi juga menjamin keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

“Jangan sampai Jakarta semakin maju secara fisik, tetapi masih ada warganya yang kesulitan mendapatkan air bersih. Bagi kami, air bersih bukan kemewahan. Air bersih adalah hak rakyat, dan negara wajib memastikan hak itu terpenuhi,” tutup Agung.