Bangun Demokrasi di Daerah Dengan Pola Komunikasi Efektif Gaya Ketua Umum FPMM Umar Key Ohoitenan

Jakarta – MCN.com – Demokrasi dipilih banyak negara karena demokrasi menjadi pilihan politik yang lebih baik daripada yang bentuk yang lain, seperti otoritarian atau komunisme.

Namun, sejak lahir di Yunani kuno, demokrasi selalu berjalan seiring kesadaran dan kedewasaan warga masyarakat dalam menghargai hak-hak orang lain. Karena itu, selain kesamaan hak, demokrasi juga menuntut cara-cara yang adil dalam mencapai sebuah tujuan politik.

Masyarakat demokratis ditandai dengan menghormati kebebasan, martabat manusia, hak berpendapat dan berkelompok.

Catatan Indeks Demokrasi Indonesia belum bagus-bagus amat. Artinya, di sana, hubungan-hubungan sosial yang dilatarbelakangi sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima pendapat orang lain, belum berjalan mulus.

Dalam tataran yang lebih kecil, misalnya, demokrasi itu pun belum berkembangkan dalam praktik berperilaku antar anggota masyarakat. Masih kuat terlihat pola-pola relasi “atasan-bawahan” (top-down) warisan budaya feodalisme yang berakar kuat dalam kultur bangsa Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Dalam politik Indonesia, pendekatan “top-down” masih dianut hingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pendekatan “atasan-bawahan” selalu gagal dalam membangun kebersamaan, karena pada hakikatnya setiap pribadi manusia memiliki perasaan kebebasan dalam dirinya, yang tak boleh diabaikan orang lain.

Dalam manajemen modern, justru pendekatan “dari bawah ke atas” atau “bottom-up” dipandang lebih efektif dalam membangun kepemimpinan, baik dalam lingkup keluarga, organisasi, maupun perusahaan.

Dalam kepemimpinan politik di Indonesia, pendekatan “bottom-up” itu masih mengalami jatuh-bangun. Walau demikian, pola pendekatan yang lebih manusiawi itulah yang dipandang mampu menjawab kepemimpinan yang ideal.

Setelah reformasi 1998, pendekatan “bottom-up” dalam kepemimpinan politik di daerah belum juga terlihat dan dirasakan. Ini menjadi salah satu faktor penyebab ketegangan antara pemimpin dan masyarakat atau kelompok warga.

Konflik-konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat pun mencuat cukup deras dalam skala yang bervariasi. Prof Rhenald Kasali mengatakan, bila pola kepemimpinan “top-down” itu diubah dengan “bottom-up” mungkin ketegangan sosial antara kepemimpinan politik di daerah perlahan-lahan bisa meredup dan orang hidup normal dan damai.

Menurut Sekjen Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Mansur Elbarack Husain, S.H, pendekatan dalam kepemimpinan politik di daerah masih belum berubah. Pemimpin politik masih sering gagal dalam pendekatan terhadap masyarakat sehingga sebuah problem terlalu lama dicari solusinya.

Elbarack Husain mengatakan, dirinya banyak belajar dari Ketua Umum FPMM Haji Umar Key Ohoitenan, SH, terkait nilai-nilai kepemimpinan dan pola pendekatan dalam mengelola organisasi.

Elbarack Husain melihat, dalam pendekatannya kepada anggota FPMM dan masyarakat pada umumnya, Umar Ohoitenan selalu mengutamakan rasa penghargaan terhadap anggotanya, atau terhadap anggota masyarakat pada umumnya.

“Dengan menerima mereka, mendengar mereka, dan memahami apa yang mereka keluhkan, Bang Haji Umar Ohoitenan, sudah dapat menawarkan solusi bagi mereka dan ternyata mereka pun mengikuti nasehat beliau,” tutur Sekjen Mansur Elbacak Husain memberi contoh saat Umar Ohoitenan memberi solusi pada ketegangan antara mahasiswa Kei di Jakarta dengan pimpinan di kota Tual.

Pada kesempatan itu, Umar mengatakan kepada utusan mahasiswa Kei, bahwa dalam budaya Kei, pemimpin dan warga masyarakat memiliki fungsi yang sama dalam menjaga ketentraman hidup masyarakat. Karena itu, setiap konflik antara warga dan pemimpin dapat diselesaikan dengan duduk bersama, berdiskusi, dan membuka hati satu sama lain.

Menurut Sekjen FPMM itu, sebagai tokoh pemuda muslim Maluku, Umar selalu berinisiatif mencari solusi bagi kelompok-kelompok yang berkonflik. “Beliau memiliki keunggulan dalam pendekatan terhadap mereka yang sedang punya masalah. Ini penting, sehingga ketegangan atau konflik itu tidak terjadi, sebaliknya, kedua pihak saling mengucapkan maaf,” jelas Husain.

“Tidak berlebihan, ini adalah sebuah terobosan komunikasi gaya baru yang coba dibangun oleh Ketum DPP FPMM, menjadi jembatan antara mereka Pemimpin Daerah dengan kita yang merantau di Tanah Jawa,” ucap Husain.

Kepada mahasiswa Kei di Jakarta, Umar Ohoitenan mengatakan, membangun daerah, itu bukan saja kewajiban orang di daerah, tapi juga kewajiban kita yang ada di Jawa. Membangun daerah bukan saja secara fisik, tapi juga menjaga nama baik, menjaga marwah daerah maupun seluruh masyarakatnya.

Umar mengatakan, baik-buruk daerah adalah baik-buruk kita. Umar melihat pentingnya mengubah pola komunikasi yang selama ini dirasa begitu kaku seperti terhalang tembok besar antara pemimpin daerah dan orang-orang perantauan di Jawa.

Bagi Umar, mendemo seorang pemimpin daerah dengan demo di Jakarta adalah ikut menjelekkan citra daerah sendiri.

Umar Key bukan bermaksud membatasi atau melarang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi ingin mengarahkan supaya lebih bijaksana dan beradab.

“Bukankah pemimpin daerah juga manusia, yang bisa khilaf dan salah dalam kepemimpinan dan berperilaku. Itu manusiawi dan kita patut untuk menegur, tentu dengan cara yang elegan dan beradab,” tutur Umar.

Mahasiswa sebagai generasi pelanjut pembawa perubahan, ujar Mansur Elbarack Husain, sudah saatnya berbenah diri dan memandang pejabat daerah sebagai partner diskusi dalam segala hal, apa yang bisa kita berikan untuk daerah kita, dan apa yang pemimpin bisa berikan kepada mahasiswa di perantauan. **(Rika)