Seruan Pilkada Damai untuk Maluku Utara

Jakarta – MCN.com – Menjelang Pilkada serentak 2024 yang digelar di seluruh Indonesia pada 27 November 2024 nanti, mencuat pelbagai harapan agar kontestasi politik itu berlangsung damai. Pengalaman publik memperlihatkan pilkada ideal belum dicapai. Konflik hingga jatuh korban masih menjadi warna buram proses politik ini.

Indikasi adanya ancaman terhadap Pilkada damai 2024 terlihat pada Indeks Kerawanan Pemilu. Walau demikian, penelitian PRC (Politika Research & Consulting) memperlihatkan isu SARA bukan isu yang mendominasi pilihan seseorang terhadap pemimpin. Hasil survei itu memperlihatkan alasan memilih pemimpin didominasi oleh harapan bahwa sang pemimpin dapat membawa perubahan dalam masyarakat.

Indikasi tumbuhnya pemilih rasional memberi angin segar bahwa wawasan politik dan kesadaran berdemokrasi di Indonesia perlahan-lahan memperlihatkan sebuah kemajuan.

Berbicara dalam Diskusi Publik “Pilkada Damai Maluku Utara” di Jakarta, peneliti PRC Muhammad Arfan Ardillah, mengatakan, pemilu damai tak hanya menjadi harapan masyarakat Maluku Utara saja. Tetapi dengan mengharapkan sebuah pemilu damai berarti ada persoalan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Menurut Arfan, demokrasi tidak berada dalam ruang hampa. Maka menjadi penting untuk melihat kesiapan masyarakat untuk berdemokrasi. Infrastruktur demokrasi yang ada saat ini sudah sangat baik. Namun, infrastruktur demokrasi selalu berkelindan dengan kesiapan masyarakat untuk berdemokrasi dan terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat.

“Tingkat kesiapan masyarakat untuk berdemokrasi terlihat saat mereka menerima hasil pilkada. Ternyata, tidak mudah masyarakat kita mau menerima kenyataan bahwa calonnya kalah. Kedewasaan berdemokrasi inilah yang belum terlihat pada masyarakat kita,” jelas Arfan dalam diskusi publik yang dilaksanakan di Universitas Nasional Jakarta itu.

Terkait dengan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia, Arfan mengatakan sudah 26 tahun usia Reformasi di Indonesia, namun tak terlihat perubahan mendasar dalam sistem demokrasi dan politik di Indonesia. Persoalan money politics masih masif terjadi.

Oleh karena itu, edukasi masyarakat kian penting. Edukasi itu harus sampai pada pemahaman masyarakat tentang demokrasi sejalan dengan maksud demokrasi tersebut.

Komisioner Bawaslu Maluku Utara, Rusli Saraha, mengatakan, agar Pilkada damai terwujud maka penyelenggara pemilu harus memiliki integritas dan profesionalitas. Sementara terhadap masyarakat dan mahasiswa atau generasi muda, Rusli mengajak untuk memahami politik secara komprehensif dan alangkah lebih baik lagi untuk aktif dalam politik (berpikir kritis dan mengkaji kebijakan-kebijakan yang ada). Baginya, politik itu bukan hanya hak, melainkan tanggung jawab warga dalam berdemokrasi.

Sebelumnya, Prof Dr Margarito Kamis melihat adanya persoalan sistemik dalam pemilu di Indonesia. Persoalan sistemik itu belum selesai walau reformasi sudah 26 tahun. Untuk mencapai Pilkada damai itu, Margaritho berpesan agar hilangkan fanatisme berlebihan, misalnya terlalu percaya pada pernyataan-pernyataan calon yang diusungnya hingga tak melihat sisi positif dari orang lain.

Diskusi publik ini menghadirkan para narasumber penting, yakni Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Tata Negara), Djusman Hi Umar (Presiden GP Nuku), Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAS), Muhammad Alfan Ardillah (Peneliti PRC (Politika Research & Consulting), Rusli Saraha, SE,.M.A.P ( Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara), dan Dr. Safrizal.SIP, M.Si (Dosen Ilmu Politik Fisip UNAS) dengan moderator Mochdar Soleman.

Pilkada Damai Maluku Utara adalah sebuah niat, yang harus didukung sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Netralitas pemerintah dan profesionalitas penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu) menjadi faktor penting berlangsungnya Pilkada 2024. **(Rika)