Tes CPNS Maluku Tenggara 2024 Terancam Gagal, Peserta Bingung Diminta Bayar Rp 50.000 atau Tes di Ambon

Maluku – MCN.com – Tes Calon PNS 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, terancam gagal. Tes yang rencana dimulai 16 Oktober 2024 dipastikan gagal bila pihak Pemda Malra tak mau mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi saat ini.

Sesungguhnya Pemda Malra telah memiliki Gedung Computer Assisted Test (CAT) yang terletak di Jalan Langgur-Debut. Gedung yang sudah diresmikan mantan Gubernur Maluku Murad Ismail pada 2023 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar itu nyatanya sampai sekarang tak berfungsi.

Melihat kondisi fasilitas yang tidak memenuhi standar CAT Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Panitia Seleksi Nasional CPNS memindahkan lokasi tes di Poltekkes Kemenkes Maluku Prodi Keperawatan Tual.

Hanya saja muncul masalah. Setiap peserta diminta membayar Rp 50.000 sebagai kompensasi menggunakan fasilitas komputer di situ. Masyarakat keberatan. Muncul jawaban bahwa bila keberatan, maka peserta silakan mengikuti tes di Ambon bersama CPNS dari kabupaten lainnya. Argumen itu sama sekali tidak rasional untuk ratusan bahkan ribuan peserta yang ada di Maluku Tenggara. Apalagi, waktu tes sudah mepet.

Dalam suratnya tertanggal 3 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Kepala Bandan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Program Studi Keperawatan Tual Lucky Noya, menyampaikan bahwa penggunaan Laboratorium Komputer milik Poltekkes untuk pelaksanaan ujian CAT Instansi Mandiri PPPK Teknis Kabupaten Malra dan Kota Tual tahun 2024, tarif yang diminta per peserta sebesar Rp 50.000. Biaya ini dapat disetor langsung oleh peserta ke Kampus Program Studi Keperawatan Tual.

Walau pada 9 Oktober 2024 Lucky Noya mengirimkan revisi pada surat pemberitahuan tersebut, dengan menambah dasar hukum peraturan yang ada, namun besaran Rp 50.000 tetap diminta.

Bayaran sebesar Rp 50.000 itulah yang menjadi kebesaran peserta dan masyarakat. Bila dikalikan dengan jumlah total peserta, maka harga sewa gedung dan fasilitas bisa sangat besar. Pertanyaan lain, apakah peserta harus membayar dalam tes CPNS?

Waktu pelaksanaan tes kian dekat, sementara belum ada solusi dari pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah pusat menanggapi kasus ini, agar peserta bisa cepat tenang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Umar Hanubun belum memberikan penjelasan terkait Gedung CAT di Jalan Langgur-Debut yang belum bisa digunakan untuk pelaksanaan tes CPNS Malra.

Gedung dengan daya tampung 100 orang itu terlihat kusam tak diperhatikan. Terdapat 50 unit komputer sedang “duduk manis” pada meja-meja yang berderet. Tak perlu Maluku Tenggara menjadi Maluku Sengsara lagi, seperti era 1970-an. ** (Rika)