Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Pusat M. Sarwani: Insan Pers Terus Kreatif dan Jaga Kemerdekaan Pers

Jakarta – MCN.com – Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 dihadiri Presiden Joko Widodo, di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). Presiden mengumumkan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Presiden mengatakan semangat awal perpres ini adalah keinginan akan jurnalisme berkualitas, yang mengedukasi kemajuan Indonesia.

Presiden didampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Keberadaan insan pers di Indonesia semakin diakui dan berperan memberi informasi tepercaya kepada masyarakat.

Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Pusat, M. Sarwani menanggapi positif kegiatan Hari Pers Nasional dan HUT PWI. “Ini baru pertama kali komitmen presiden untuk kesejahteraan insan pers, antara lain melalui perpres tentang “publisher right”, karena di situ yang selama ini kue kita dimakan oleh asing, itu nanti akan berangsur-angsur terjadi perimbangan. Kue-kue iklan dan sebagainya. Karena nanti haknya publisher di lokal itu akan dihitung secara adil,” tuturnya.

Hal kedua yang dilihat M. Sarwani, bahwa Presiden Joko Widodo komitmen membangun monumen pers di Jogja sebagai tonggak bagi insan pers bahwa kita masih eksis mengawal demokrasi di Indonesia. “Paling nggak kita masih punya simbol di situ. Itu dua yang saya tangkap dari hari pers nasional ini,” ujarnya.

Terkait kemajuan teknologi dalam membangun jurnalisme, Sarwani mengatakan teknologi diciptakan manusia, tapi kontrolnya tetap ada pada manusia. Memang IA (Inteligencia Artificial) membawa kegamangan bahwa apakah jurnalisme akan dilibas habis oleh IA (kecerdasan buatan). Tapi kita harus yakin kalau kita meningkatkan keterampilan kita, libasan itu tidak akan terjadi karena jurnalisme itu profesi yang menjadi amanat Tuhan, yaitu kita harus memberi kabar kepada orang lain dan masyarakat. Tentu saya yakin jurnalisme akan lestari.

Pada prinsipnya pers harus memberi berita yang berimbang (cover both side). Karena itu penting pendidikan jurnalisme di Indonesia. PWI sudah membuka Sekolah Jurnalisme Indonesia, di mana wartawan dididik untuk membuat berita yang benar, berimbang (balance), akurat, cover both side. Ini menjadi pedoman bagi semua wartawan. Memang tidak banyak wartawan yang punya kompetensi seperti itu. Namun, dengan makin masifnya pendidikan jurnalistik yang dilakukan PWI pada gilirannya kompetensi wartawan akan meningkat dan tidak banyak lagi terjadi kasus-kasus yang menimpa jurnalistik. Ini tantangan untuk kita. Karena itu kita harus terus memberi literasi kepada masyarakat bahwa berita-berita di medsos jangan ditelan mentah-mentah, itu bukan produk jurnalisme yang benar.

Waktu PWI mengundang para capres, mereka menegaskan komitmen menjaga kemerdekaan pers. “Itu ditegaskan oleh mereka. Kami yakin apa yang sudah dibangun selama ini akan berkelanjutan oleh pemimpin nasional yang baru,” ujar Sarwani.

Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Pusat itu mengatakan masih banyak tantangan pers Indonesia, baik soal kualitas maupun kesejahteraan. “Tapi kita jangan berpuas diri. Insan pers harus kreatif, bergantung pada bantuan-bantuan sehingga kita bisa menjaga independensi dan kemerdekaan pers” pungkas M. Sarwani. **{Rika}