Bertandang ke Kemendagri, Timur Indonesia Bersatu Undang Presiden Joko Widodo Hadiri Silaturahmi Kebangsaan TIB

Jakarta – MCN.com – Ketua Umum Organisasi Timur Indonesia Bersatu (TIB) Andreas Parapaga bersama badan pengurus TIB mengunjungi Kementerian Dalam Negeri RI guna bersilaturahmi dan berdiskusi.

Pimpinan TIB diterima Abdul Gafur S. STP, M. Si, Pj. Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing Direktorat Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, di Gedung F lantai 5, Rabu (16/8/2023).

Andreas Parapaga Layanan mengatakan tujuan audiensi untuk memperkenalkan diri Timur Indonesia Bersatu sebagai organisasi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia dan siap membantu kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam waktu dekat TIB akan menggelar acara “Silaturahmi Kebangsaan Timur Indonesia Bersatu” di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang diharapkan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Pada pertemuan itu, Ketum TIB Andreas menjelaskan visi dan misi serta apa saja yang sudah dan sedang dilakukan Timur Indonesia Bersatu dalam kolaborasi dengan pemerintah.

Gerak dan langkah TIB dalam terlibat dan membantu pemerintah sudah berjalan sejak TIB terbentuk dengan terlibat dan terjun langsung membantu masyarakat kecil.

Timur Indonesia Bersatu sejak awal, kata Andreas, telah bekerja sama dengan TNI dan berbagai stakeholder untuk menguatkan persatuan dan kesatuan anak bangsa.

Sementara Sekjen TIB Decky Matulessy mengatakan, di Jakarta, TIB bergerak dengan menghimpun warga masyarakat Indonesia timur (Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara) yang sedang merantau dan berupaya berkontribusi bagi kehidupan ekonomi mereka.

Timur Indonesia Bersatu berfokus kepada pemberdayaan ekonomi anggota lewat program UMKM dan koperasi.

Decky mengatakan, persoalan ekonomi dialami semua orang di Indonesia, terutama selama 2 tahun masa pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Warga Timur Indonesia yang sedang merantau di Ibu Kota Jakarta ikut mengalami imbas dan sekarang mulai bangkit menata ekonominya.

Decky tak menampik bila persoalan ekonomi itu sempat memicu konflik sosial di antara warga perantau Indonesia timur sendiri saat masuk dalam kubu-kubu politik yang saling berseberangan. Akibatnya timbul stigma negatif dari masyarakat.

Karena itu Decky melihat penting wadah TIB dalam mempersatukan kembali warga Indonesia timur itu dan berani menatap ke depan untuk berkontribusi kepada daerah (Indonesia timur) dan masyarakat bangsa ini.

Sejak awal TIB menyatakan dirinya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga TIB tidak mengikat dirinya pada kepentingan suatu partai politik atau kelompok. Fokus TIB adalah membantu perbedayaan ekonomi anggota dan masyarakat. Tentu saja ini suatu proses.

Hendrika Ngoranubun mengungkapkan, anggota TIB sangat peduli pada bantuan-bantuan kemanusiaan terutama saat bencana terjadi, misalnya kebakaran dan bencana banjir, tanah longsor.

“Dengan koordinasi yang baik, anggota TIB selalu hadir di lokasi kejadian dan berpartisipasi untuk membantu para korban. Di situ, TIB makin dikenal masyarakat. Kami tulus membantu, tanpa maksud yang lain, karena TIB bukan sayap politik dari suatu parpol. Kami bekerja untuk kemanusiaan dan dengan hati yang tulus,” ungkap Hendrika.

Abdul Gafur S. STP, M. Si, Pj. Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing Direktorat Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI mengapresiasi keterlibatan dan kontribusi yang sudah dilakukan Timur Indonesia Bersatu kepada masyarakat.

Abdul Gafur berharap TIB mendaftarkan dirinya di Kemendagri dengan menyertakan dokumen-dokumen penting agar TIB dikenal pemerintah pusat dan hal yang sama juga dilakukan di tiap-tiap daerah agar dikenal pemerintah daerah.

Kemendagri RI selalu terbuka untuk berdiskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) dan untuk bisa bekerja sama dalam mendukung kerja-kerja pemerintahan. Abdul Gafur mengatakan, di Indonesia ada sekitar 5.550-an ormas, yang menjadi kekuatan bangsa dalam ikut memajukan masyarakat negeri ini.

Semula TIB berdiri sebagai relawan Jokowi, kemudian saat ini menjadi organisasi yang ikut menjaga keutuhan NKRI. **(Rika)