Peran Masyarakat Sipil Wujudkan Iklim Politik Jelang Pilkada dan Transisi Pemerintahan

Jakarta – MCN.com – Masyarakat sipil atau civil society memiliki peran strategis dalam mewujudkan kondisi harmonis menjelang kontestasi Pilkada 2024 dan transisi kepemimpinan nasional dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kondisi sosial politik yang kondusif memungkinkan momentum Pilkada dan transisi pemerintahan dapat berlangsung aman dan damai. Karena itu, masyarakat sipil tak boleh dipandang secara negatif sebagai oposisi semata terhadap pemerintah, melainkan memiliki peran pemberdayaan kesadaran politik masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil menjadi strategi dalam membangun demokrasi bangsa.

Hal ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Lingkar Studi Politik Indonesia, bertajuk “Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Iklim Politik yang Harmonis Menjelang Pilkada Serentak 2024” di Hotel Terraz Tree, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).

Diskusi dihadiri sejumlah LSM, para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, aktivis, dan media massa. Para narasumber adalah Hadi Purnama (Direktur Hukum dan HAM LP3ES), Mike Verawati (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Mohammad Iqbal Kholidin (Perludem), Septa Dinata (Paramadina Publik Policy Institute), Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute), Misbah Hasan (Seknas FITRI), dan Kurnia Ramadhan (ICW).

Tujuan FGD ini antara lain merumuskan langkah-langkah preventif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat, masyarakat sipil dan komunitas untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman dan damai. Diskusi juga dimaksudkan untuk memberi perspektif baru bagi masyarakat terkait dua momentum penting saat ini, yaitu Pilkada serentak 2024 dan transisi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).

Dalam sejarahnya, baik pilkada maupun transisi pemerintahan sering melahirkan instabilitas politik, sosial dan ekonomi. Karena kedua momentum merupakan kompetisi politik dalam meraih kekuasaan. Bila tak dijaga dengan baik akan melahirkan kekacauan sosial dan instabilitas politik. Di sinilah letak pentingnya peran masyarakat sipil atau NGO dalam berkontribusi ciptakan kondisi politik yang harmonis. Pemerintah harus bisa bekerja sama dengan NGO.

Menurut Hadi Purnomo, merosotnya demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia tak bisa dilepaskan dari belum tumbuh subur civil society dalam masyarakat Indonesia. Hal itu tak lepas dari pandangan tak utuh terhadap masyarakat sipil yang masih sering dipandang negatif dan oposisional.

Padahal menurut Hadi Purnomo, masyarakat sipil bercorak independen dan terlibat dalam perubahan politik. Masyarakat sipil menjadi faktor penyeimbang dan berperan kritis dalam negara yang otoriter dan suka melakukan “abuse of power”. Kematangan masyarakat sipil berdampak pada pertumbuhan demokrasi. Demokrasi senantiasa bergerak di ranah hak warga negara agar tercipta keadilan. Sementara kekuasaan cenderung koruptif dengan menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Purnomo mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat sipil memiliki suara politik yang satu dan sama. Munculnya NGO baru merupakan ekspresi aspirasi dan tanggapan masyarakat akar rumput terhadap dinamika sosial politik dan kebutuhan mereka.

Sementara Mike Verawati mengatakan, masyarakat sipil memiliki strategi masing-masing, sikap independen dan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat atau memanipulasi rakyat. Di situlah NGO selalu memberi warna pada perjalanan dan dinamika masyarakat. NGO selalu bermain dalam jejaring dan koalisi, walau sering kurang konsolidasi.

Dalam membaca dinamika politik Pilkada 2024 nanti, Mike berharap kompetisi politik Pilkada nanti jauh lebih tenang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baginya, hal yang terpenting adalah bagaimana masyarakat sipil memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dengan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik maka peristiwa politik di akhir 2024 berjalan damai. Menurut Mike, Pilkada 2024 bisa diantisipasi sehingga tidak melahirkan konflik yang berdarah-darah.

Mohammad Iqbal Kholidin dari Perludem, dengan makalah “Transparansi Dalam Proses Pilkada dan Dampaknya” mengatakan, perubahan itu sesuatu yang dibutuhkan, namun semua pihak harus bisa menahan diri. Sikap kritis dan kritis adalah wujud fungsi pengawasan terhadap kekuasaan yang cenderung koruptif.

Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, kehadiran NGO sangat penting bagi demokrasi. Demokrasi tak bisa berkembang tanpa masyarakat sipil, yang menjadi elemen penting masyarakat yang terus bertumbuh matang. Masyarakat sipil menjadi titik keseimbangan (equilibrium). Namun, ketika banyak NGO yang muncul di daerah-daerah, menurut Bonar, itu adalah bentuk aspirasi dan keterlibatan terhadap isu-isu yang muncul di situ. * (Rika)