Ketua DPP Hena Hetu Dr Achmad Jais Ely Apresiasi Deklarasi dan Pelantikan DPP Jazirah Leihitu Bersatu

Jakarta – MCN.com – Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Jazirah Leihitu Pulau Ambon semakin mendekati kenyataan, apalagi didukung oleh semakin banyak kelompok paguyuban yang menyatakan dukungannya. Deklarasi dan pelantikan DPP Jazirah Leihitu Bersatu yang berlangsung di Jakarta, Minggu (21/7/2024) semakin membuktikan bahwa perjuangan demi pemekaran wilayah di Provinsi Maluku itu semakin mendesak.

Ketua DPP Hena Hetu Jazirah Leihitu periode 2021-2025 Dr Achmad Jais Ely, ST, Msi, di Jakarta, mengatakan, Jazirah Leihitu Bersatu dideklarasikan oleh masyarakat Jazirah Leihitu yang ada di Jabodetabek. Dia berharap, Jazirah Leihitu Bersatu menjadi corong bagi perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Jazirah Leihitu di Maluku.

Selama ini, perjuangan ke arab DOB Kabupaten Jazirah Leihitu itu baru sebatas mereka yang berada di Ambon. “Sekarang, dengan adanya saudara-saudara kami yang ada di Jakarta, kami berjuang untuk kesatuan dan kebaikan masyarakat Jazirah Leihitu. Saya berharap kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Jabodetabek,” tutur Achmad Jais Ely kepada awak media di Jakarta.

Dalam DPP Jazirah Leihitu Bersatu memang ada Bidang Pemekaran. Dengan deklarasi Jazirah Leihitu Bersatu di Jakarta (21/7/2024) , ini merupakan wujud konkrit semakin terwujudnya cita-cita itu.

“Kita berharap dengan adanya 3 paguyuban besar, yaitu Hena Hitu, Hetu Hikuana, dan Jazirah Leihitu Bersatu yang ada di Jakarta, maka kolaborasi dan berjuang demi terwujudnya Jazirah Leihitu yang otonom semakin menjadi kenyataan. Semua konsep dan dokumen sudah kami siapkan,” ujar Dr Achmad.

Selama ini masyarakat Jazirah Leihitu di Pulau Ambon terus berjuang untuk terjadinya pemekaran daerah dengan nama Jazirah Leihitu.

Upaya itu dimulai dengan memekarkan dusun menjadi desa, dari desa menjadi kecamatan, kemudian diserahkan kepada kabupaten induk.

Kami berharap dengan hadirnya paguyuban Jazirah Leihitu Bersatu di Jakarta, menjadi angin segar bagi perjuangan pemekaran. Perjuangan ke arah pemekaran melalui bottom up dan top-down.

Konsep pemekaran itu sudah disusun. Sekarang tinggal dilakukan musyawarah adat di tiap-tiap negeri supaya dusun dimekarkan menjadi desa persiapan dan selanjutnya menjadi desa sehingga memenuhi syarat pemekaran kecamatan.

Karena syarat untuk pemekaran sebuah kabupaten minimal harus ada 5 kecamatan. Saat ini di Jazirah Leihitu baru terdapat tiga kecamatan. Dr Achmad berharap harus tambahkan dua kecamatan lagi, dengan catatan memekarkan dusun menjadi desa sehingga jumlah desa itu terpenuhi untuk memekarkan kecamatan. Tentu saja perjuangan ke arah itu butuh topangan-topangan dari Jakarta.

Sebagai Ketua DPP Hema Hitu, saya berharap kita bisa berkolaborasi. Kekuatan kita ke depan adalah kolaborasi.

Jazirah Leihitu Bersatu diharapkan bisa mempromosikan hal-hal baik di Maluku, terutama pariwisata Maluku, agar orang-orang mau datang ke Maluku dan menikmati pariwisatanya.

Ketua DPP Jazirah Leihitu Bersatu mengatakan deklarasi Jazirah Leihitu Bersatu menjadi tolak ukur awal pergerakan menuju daerah otonomi baru Jazirah Leihitu. Jazirah Leihitu menjadi mata jalan bagi pulau-pulau Lease. Jazirah Leihitu bergabung dengan Kabupaten Maluku Tengah pada 1952. Sehingga sudah 60 tahun Jazirah Leihitu berada dalam Kabupaten Maluku Tengah. Secara geografis, masyarakat Jazirah Leihitu mengutus administrasi ke Kota Ambon, bukan ke Masohi, Ibukota Kabupaten Maluku Tengah. Penduduk Jazirah Leihitu juga sudah sangat besar. Maka dengan paguyuban Jazirah Leihitu Bersatu ini menjadi motor penggerak organisasi dan komunitas yang sudah berjuang untuk pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru cepat terwujud.

“Sebagai organisasi DPP Jazirah Leihitu Bersatu akan melakukan rapat kerja sehingga menghasilkan hal-hal yang baik untuk pemekaran. Agend rapat kerja tentu DOB untuk Jazirah Leihitu. “Dalam waktu dekat, kami sudah canangkan program “Jazirah Panggil Pulang” sehingga ada langkah-langkah dengan para Latu Pati menyamakan persepsi. Siapapun Bupati Maluku Tengah yang terpilih nanti, beliau harus merekomendasikan proses pemekaran kabupaten baru Jazirah Leihitu,” ucapnya.

Anggota DPRD PAN Maluku asal Jazirah Leihitu, Ibrahim (IR) mengatakan, sekarang sudah ada DPP Jazirah Leihitu Bersatu. Saya hanya beri 1 catatan, benahi internal DPP agar tidak ada konflik.

“Dulu, syarat undang-undang, 5 desa bisa membentuk kecamatan. Sekarang persyaratannya 10 desa membentuk satu kecamatan. Jadi kita butuh banyak desa, maka dusun-dusun harus dimekarkan menjadi desa. Di Jazirah Leihitu itu penduduknya besar tapi desanya sedikit. Ada 70-an dusun di Jazirah Leihitu. Tantangannya, kita harus bisa mengalahkan ego-ego kampung. Peran Jazirah Leihitu Bersatu di Jakarta akan memainkan peran itu, termasuk mendorong agar orang tidak hidup dalam konflik sehingga tujuan bersama kita akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu Murad Malawat SH mengatakan, sekarang, minimal 4 kecamatan untuk bisa membentuk satu kabupaten. Dia berharap DPP Jazirah Leihitu Bersatu segera melakukan rapat kerja nasional guna menghasilkan program-program yang strategis, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Samsudin Arif, Ketua Koalisi Bersama Rakyat Jazirah mengatakan, sudah berjuang selama 17 tahun sampai hari ini. “Alhamdulillah, ada tokoh-tokoh dan masyarakat Jazirah Leihitu yang ada di Jakarta dan mereka mendeklarasikan Jazirah Leihitu Bersatu untuk mempercepat perjuangan ke arah pemekaran daerah otonomi baru Jazirah Leihitu. Ini suatu kebanggaan bagi kami, karena selama ini kami mengharapkan dukungan seperti itu. Semua dokumen dan naskah akademik sudah kami miliki, tinggal saja dorong lebih kuat dari Jakarta. Selama ini perjuangan kami terbatas hanya di Ambon. Pemekaran daerah itu perjuangan politik,” tutur Samsudin bangga. **(Rika)