PARTAI NASDEM MIMIKA DESAK PEMERINTAH PUSAT SELESAIKAN PERSOALAN PHK PEKERJA FREEPORT

Jakarta- MCN.com -Partai Nasdem Kabupaten Mimika, Papua masih terus memperjuangkan nasib pekerja di PT. Freeport, Timika, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sampai saat ini belum ada penyelesaian terhadap kasus yang menimpa hidup banyak pekerja perusahaan pertambangan emas terbesar milik Amerika ini.

Anggota Partai Nasdem Kabupaten Mimika, Aser Gobai, mengatakan, di Jakarta, Jumat (17/6/2022), persoalan PHK pekerja Freeport ini telah memberi dampak kesengsaraan dan ketidakpastian pada hidup mereka saat ini. “Pelbagai jalan sudah ditempuh, namun belum menemukan solusi,” ujar Gobai.

Menurut Gobai, penyelesaian saat ini ada di tangan pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Ketenagakerjaan. Berlarut-larutnya penyelesaian problem PHK pekerja tambang Freeport berdampak besar pada ekonomi masyarakat.

“Mereka hidup terkatung-katung tanpa ada kepastian. Padahal PT. Freeport memberi pemasukan besar bagi negara,” kata Gobai.

Partai Nasdem masih terus memperjuangkan nasib pekerja yang kena PHK. Mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi guna mendapatkan solusi terbaik, namun sampai hari ini masih mengambang. Itulah kenapa pemerintah pusat perlu turun tangan.

Bagi Gobai, hak-hak pekerja PHK Freeport harus diberikan perusahaan sesuai regulasi yang berlaku. Entah kenapa, persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.

Nasdem ada di tengah rakyat. Kehadiran Partai Nasdem di Mimika, kata Gobai, untuk ikut mengangkat derajat hidup rakyat dengan memperjuangkan kesejahteraan mereka.

“Kami hadir untuk rakyat karena itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersama mereka melakukan perubahan,” ujar pria asal Papua ini.

Nasdem hadir secara aktif dan ikut memperjuangkan hidup masyarakat. Misalnya, Partai Nasdem menawarkan konsep-konsep ekonomi untuk membantu pemerintah daerah.

Saat ini, juga terkait dengan dampak pandemi Covid-19, persoalan ekonomi menjadi dominan. Ini menjadi persoalan utama masyarakat Mimika. Kedua, masalah pendidikan dan kesehatan, dan ketiga masalah sosial. Sehingga selain adanya pemerataan infrastruktur, penting terjadi pemerataan ekonomi.

Dalam konteks itu, kita dapat memahami reaksi masyarakat ketika pemerintah pusat melakukan pemekaran provinsi di Papua. Reaksi itu wajar dan sah sebagai aspirasi masyarakat. Mereka bertanya, bukankah masyarakat sedang kesulitan ekonomi?

Terkait dengan hasil Rakernas Partai Nasdem yang bisa dibawa ke Mimika, Gobai mengatakan masyarakat Mimika sangat percaya pada kinerja Nasdem.

Yang terpenting adalah memperhatikan persoalan masyarakat terlebih dahulu, sebelum kita membicarakan soal pemenangan pileg dan pilpres pada 2024 nanti.

Tidak memperhatikan nasib rakyat berarti melanggar HAM. Dan Nasdem Mimika ada untuk manusia, bukan kepentingan diri dan kelompoknya. * (Rika)

#MCN/RZ-HN/RED