Mei 26, 2026

Fenomena Miskomunikasi Antara Pejabat Daerah dan Mahasiswa, Umar Kei Ohoitenan: Semua Bisa Diselesaikan Dengan Duduk Bersama

Spread the love

Loading

Jakarta – MCN.com – Sejak otonomi daerah digulirkan pasca reformasi di Indonesia, cukup terlihat di Indonesia terjadi ketegangan antara pejabat pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kaum muda dan mahasiswa.

Pemandangan seperti ini merebak bak cendawan di musim hujan, hampir di seluruh Indonesia. Tentu dengan intensitas yang berbeda-beda dan pokok masalah yang berbeda-beda. Kaum muda, terutama mahasiswa, makin sering melakukan aksi demo besar-besaran kepada pejabat setempat.

Ada aksi demo yang berakhir dengan damai, tanpa keributan. Namun, yang lebih banyak terlihat dan dialami adalah aksi demo yang disertai dengan aksi kekerasan dan penghancuran fasilitas umum. Bukan saja fasilitas publik yang dirusak, tetapi masyarakat yang sedang berlalu lalang pun terkena imbas, bahkan korban jiwa.

Model demo tipe destruktif ini sudah ratusan kali dihadapi pihak keamanan dan masyarakat sekitar yang mengalami dampak brutalitas para pendemo.

Dari tahun ke tahun kejahatan dalam modus demo demi demokrasi itu semakin membuat aparat negara, warga masyarakat, dan tokoh masyarakat jadi bingung memahami dan mencari solusi. Salah satu akar masalahnya adalah terjadi miskomunikasi dan dikomunikasikan di antara pihak-pihak yang berselisih. Miskomunikasi dan diskomunikasi itu juga dipicu dendam dan prasangka buruk.

Sebagai tokoh pemuda Muslim Maluku, yang berpengalaman terlibat dalam upaya-upaya membangun kebersamaan dan persaudaraan di Jakarta, Ketika Umum FPMM Haji Umar Ohoitenan, telah lama melihat bahwa ketegangan antara kaum muda dan mahasiswa dengan pejabat pemerintah di daerah memiliki salah satu faktor penyebab adalah kesalahan dalam berkomunikasi, yang terlihat dalam pendekatan (approach) yang diambil baik oleh pejabat atau tokoh pemerintah maupun para pengkritik terutama kaum muda dan mahasiswa.

Menurut Umar, kalau saja pendekatan-pendekatan lama itu bisa diubah dengan teknik-teknik komunikasi yang lebih modern dan rasional, maka tensi ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik itu bisa diatasi. Komunikasi yang baik dan tepat sasaran akan menghasilkan dampak yang lebih positif.

Bukan satu dua kali Umar Ohoitenan menemukan pola rencana dan aksi demo terhadap para pejabat di daerah, yang dilakukan mahasiswa asal daerah tersebut yang tengah kuliah di Jakarta. Pola ini, yaitu mendemo pejabat di daerah dengan aksi di Kota Jakarta, telah menjadi salah satu pola ketika demo-demo itu dilakukan.

Kesamaan pola demo itu dilakukan kaum muda dan mahasiswa dari Papua, Maluku, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Mereka mendemo pejabat mereka sendiri yang ada di daerah. Salah satu cirinya, para pendemo menuduh para pejabat itu korup, melanggar etika sebagai pejabat publik, melakukan pelecehan seksual, atau berlaku tidak adil terhadap masyarakat.

Melihat hal itu, Ketua Umum FPMM berinisiatif mengundang tokoh-tokoh pendemo untuk berdiskusi di rumahnya, di Bina Lindung, Bekasi. Ternyata dengan berdiskusi, menurut pengalaman Umar, banyak hal yang terungkap dan peserta diskusi mendapat pemahaman bersama yang menilai rencana aksi demo-demo tersebut.

Umar menemukan faktor ketiadaan komunikasi antara kedua pihak menjadi penyebab utama. “Setelah saya berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa itu, ternyata mereka lebih memahami duduk perkara. Mereka mulai sadar bahwa rencana demo itu lebih dominan dipengaruhi salah pengertian, salah persepsi, dan juga dilandasi oleh prasangka buruk satu sama lain,” tutur Umar usai berdiskusi dengan beberapa pemimpin demo.

“Saya pertama-tama mendengar pendapat mereka sebelum menawarkan jalan keluar atau solusi. Ternyata, dengan sikap-sikap mendengar keluh kesah mereka, maka mereka pun bisa mendengar nasehat saya. Jadi, sebenar kita tak perlu berkonflik kalau kita mau duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi. Pada dasarnya semua orang ingin mendengar dan kalau kita mau serius mendengar mereka maka hati dan perasaan mereka mulai berubah dan menjadi positif,” jelas Umar Ohoitenan, yang dipandang sebagai tokoh muslim dan tokoh muda Maluku yang sering menjadi juru damai dari kelompok-kelompok Maluku yang bertikai di Jabodetabek.

Kepada para pendemo, terutama mahasiswa dari Indonesia bagian timur, Umar selalu membuka wawasan mereka dengan mengatakan bahwa setiap manusia dan setiap pejabat pemerintah memiliki kelemahan diri saat memimpin masyarakat. Karena itu, kata Umar, bagaimana setiap problem harus dicari solusinya. Tak ada solusi yang sempurna, tetapi upaya mencari solusi adalah prinsip yang baik.

Ketika ada mahasiswa asal Kei yang mau melakukan demo terhadap pejabat di Kota Tual, Umar sebagai tokoh muda Maluku menasehati mereka agar berpikir ulang terhadap rencana aksi demo itu. Kepada mereka Umar menjelaskan bahwa masih ada cara yang intelek dan elegan dalam bersikap kritis terhadap seorang pejabat. Umar mengatakan tak ada pejabat yang kebal kritik. Sebuah kritik yang baik menjadi masukan atau input yang baik kepada pejabat. Setiap pejabat telah dipilih oleh rakyat, sehingga kita harus berpikir positif bahwa secara moral mereka pun tak ingin mengkhianati rakyatnya.

“Jadi, setiap orang bisa punya masalah. Setiap masalah perlu dicari solusinya. Kedewasaan kita terletak pada kedewasaan berpikir dan bertindak. Mahasiswa adalah masa depan bangsa, jadi mereka harus lebih banyak menggunakan pikirannya,” tutup Umar usai bertemu dengan beberapa mahasiswa di kediamannya.** (Rika)