JAKARTA -MCN.com
– Perempuan Papua harus didorong terus menyadari hak politik mereka berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Gererasi perempuan milenial yang punya hak memilih harus dicerahkan dan didamping dalam menggunakan hak-hak mereka. Dengan begitu, isu-isu perempuan, keadilan, dan kesamaan derajat mendapatkan solusinya.
Pentingnya pengawasan terhadap Pemilu 2024 merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara di mana perempuan memiliki peran penting dan strategis di dalamnya, tak terkecuali perempuan Papua.
Hal itu diungkapkan Lince Giay yang hadir dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta. Lince datang jauh-jauh dari Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah yang baru saja dimekarkan.
Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu yang digelar di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022) diikuti 600 peserta yang terdiri dari Pengawas Perempuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, NGO dan media.
Mereka saling membagi pengalaman pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, sambil merefleksikan pengalaman itu untuk mengawasi pemilu 2024 agar lebih baik lagi. Para perempuan pengawas pemilu ini bertekad memberi pengawasan yang jujur, adil, dan transparan bagi kemajuan demokrasi dan kaum perempuan Indonesia.
Lince yang ditemui di sela kesibukan menghadiri konsolidasi nasional ini, mengatakan, keikutsertaan dirinya dalam proses Pemilu 2024 merupakan dari hak-hak konstitusional yang dimiliki semua warga negara.
“Kita semua mau agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan melahirkan para pemimpin yang bijak. Untuk itu, mengawasi proses pemilu adalah bagian penting dari hasil pemilu itu sendiri,” tutur Lince, yang sudah sejak remaja terlibat dalam pelbagai organisasi, mulai dari saat ia sekolah, kuliah, dan sampai hari ini.
Namun, keterlibatannya dalam organisasi politik dan organisasi perempuan, tak bisa dilepaskan dari motto hidupnya: tidak mengenal kata “takut”, tapi berani bersaing dengan lelaki dalam meraih prestasi kemanusiaan, yakni kebenaran, keadilan, kebebasan, dan persamaan derajat perempuan dan laki-laki.
Lince mengatakan dia sedih melihat kaum pria mengklaim kebenaran dan kekuasaan. “Kadang lelaki selalu menyatakan kebenaran dalam nuansa politik,” ujarnya.
Klaim kebenaran itu merupakan salah kaprah dan menyebabkan politik menjauhi kepentingan perempuan. Di situ, politik praktis terlihat tidak adil bagi kaum perempuan.
Oleh karena itu, Pemilu 2024 harus diawasi oleh para Srikandi perempuan agar melahirkan politik yang jujur dan pemimpin yang jujur pula.
“Saya sebelumnya ingin sekali berdiri setara dengan laki-laki. Maka sejak remaja saya sudah bergabung dengan organisasi di tingkat bawah. Saya melibatkan diri dalam organisasi gereja, di sekolah saya masuk Pramuka, di perguruan tinggi saya aktif di PMKRI dan organisasi kampus, kemudian saya terlibat dalam organisasi-organisasi perempuan, entah organisasi politik, sosial, dan gerejani,” ujar Lince.
Lince pernah meraih prestasi saat ikut mengawasi pemilu 2019 di Kabupaten Mulia. Saat itu mereka meraih prestasi terbaik dari Menteri Dalam Negeri untuk pemilu dengan sistem noken. Prestasi kerja itu diberi sertifikat oleh Mendagri.
Jiwa berorganisasi itu mendorong Lince terjun ke pelosok-pelosok distrik (kecamatan) dan kampung. Kabupaten Deiyai memiliki 18 distrik dan 79 kampung. Kabupaten ini terletak wilayah pegunungan, diapit Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai.
Letak geografis seperti itu tentu saja sangat menantang. Namun, Lince dan kaum perempuan Papua tak pernah patah semangat. Dia bertekad memajukan kaum perempuan dan kaum milenial di kampung-kampung. Sebelum ke Jakarta, Lince datangi SMA Negeri I Deiyai, memberi sosialisasi kepada para siswa yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024.
“Saya menjelaskan tentang hak politik mereka. Mereka generasi penerus Papua, mereka orang baru dalam pemilu, belum tahu banyak tentang politik, tapi mereka memiliki hak politik pada 2024 nanti. Inilah pentingnya sosialisasi kepada generasi Milenial, bukan saja di Papua melainkan seluruh Indonesia,” tutur Ketua II WKRI Deiyai, yang mengundurkan diri setelah terlibat dalam Bawaslu Kabupaten sebagai koordinator pencegahan ini.
Lince memiliki program sosialisasi masyarakat, tentang pelanggaran-pelanggaran saat pemilu terkait politik uang, hoaks, dan sebagainya. Dengan sosialisasi itu, dia berharap masyarakat yang menemukan pelanggaran bisa melapor ke Bawaslu. Bawaslu hadir untuk pengawasan sesuai regulasi yang berlaku.
Menjadi perempuan pengawas pemilu tentu butuh kerja keras. Kadang, kekurangan dana menghadang saat semangat turun ke masyarakat sedang bergelora dalam hati. Lince sadar akan hal itu walau ia tak pernah menyerah.
“Saya ingin perempuan Papua maju, maka perempuan Papua harus berpolitik,” jawabnya tegas.
#MCN/RIKA/RED
More Stories
KAPAKA, Militer, dan Jigsaw: Kompetisi Menangkap Tikus di Negara Ngacoceria
Kasad Rayakan Natal Bersama dan Tinjau Renovasi Panti Asuhan Bait Allah di Medan
Ciptakan Situasi Aman Dan Kondusif Pasca Pilkada 2024, Polres Metro Jakarta Timur Adakan Cooling System Demi Kamtibmas