Pelantikan DPP Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku Periode 2023-2028, Djamaludin Koedoeboen: Kita Harus Jaga Hati, Jaga Sikap, Jaga Diri

Jakarta – MCN.com – Pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) Periode 2023-2028 berlangsung di Gedung Wira Putusan (LVRI DKI), Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023). Terpilih sebagai Ketua Umum DPP KKBMM Dr H Djamaludin Koedoeboen, SH, MM dan Sekretaris Jenderal Dr Hasan B. Musad, S.Sos, MH.

Usai pelantikan, Dr Djamaludin Koedoeboen mengatakan kehadiran Ormas KKBMM sejak 2015 telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Maluku di Jakarta, maupun kontribusi dalam hal Kamtibmas.

“Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku hadir untuk memberi kontribusi kepada Indonesia dan masyarakat Maluku. Karena itu, kami membuka diri terhadap pelbagai Ikatan Kekeluargaan baik dalam kelompok Maluku sendiri, maupun dengan ikatan kekeluargaan non Maluku. Kami juga bermitra dengan semua ormas dan pemerintah, terutama Polri dan TNI. Tujuannya, mau membangun Indonesia dan Maluku dengan menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman,” tutur Djamaludin dalam sambutannya.

Djamaludin Koedoeboen juga menyinggung konflik sosial yang akhir-akhir ini terjadi di Maluku, seraya menegaskan setiap konflik memiliki sebab-akibat, sehingga pemerintah dan negara harus hadir di tengah masyarakat untuk melakukan penegakan hukum dan jalan keluar yang adil.

Sementara itu, Djamaludin juga menepis stigma negatif terhadap masyarakat Maluku. Terkait pekerjaan sebagai penagih utang atau debt collector yang banyak dijalani pemuda Maluku di Jakarta, Djamaludin melihat hal itu terkait dengan minimnya lapangan kerja di Maluku sehingga demi mempertahankan hidup, pemuda Maluku berprofesi sebagai penagih utang.

Debt collector juga ada di negara maju. Hanya saja, di sana, ada regulasi yang mengaturnya, termasuk hak dan kewajiban. Sementara di Indonesia, belum ada regulasi terkait profesi ini. Djamaludin berharap DPR RI dan pemerintah bisa membuat terobosan di bidang ini.

Djamaludin mengatakan, Maluku merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, baik di laut maupun di darat. Namun, kekayaan sumber daya alam ini tidak berbanding lurus dengan perkembangan sumber daya manusianya. Di situlah lahir kemiskinan, yang kemudian membawa orang Maluku untuk merantau ke seluruh Indonesia.

Karena itu, Djamaludin menekankan soal kehadiran negara dan pemerintah di tengah masyarakat Maluku, bukan melontarkan stigma sosial yang tak berdasar.

“Kita harus memperbaiki mindset kita, termasuk mindset pejabat kita. Negara harus hadir, apapun yang terjadi. Kadang kita hanya melihat suatu masalah pada hilirnya saja, tak melihat yang di hulu. Kita tidak melihat sebab-akibat suatu masalah,” tegas Djamaludin.

Djamaludin juga mengkritisi kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai semangat reformasi dan UU Otonomi, kini dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dampaknya besar sekali. Masyarakat di daerah jadi mundur.

Hal yang penting disorot Djamaludin adalah membangun kerukunan antarumat beragama, baik dalam masyarakat Maluku sendiri, maupun di Indonesia. Dia berharap kekerabatan dan kerukunan sebagai budaya masyarakat Maluku bisa menjadi kontribusi positif bagi Indonesia.

Sementara itu, Kesbangpol Jakarta Timur, mengatakan, Polri selalu membangun kemitraan positif dengan semua ormas, termasuk KKBMM demi menjaga Kamtibmas. Karena sering masalah sosial berujung pada masalah Kamtibmas.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Fadil berharap, KKBMM turut menjaga kondisi sosial menjelang tahun politik 2024. Kapolda pun berharap, KKBMM menjadi pionir dalam mencari terobosan positif dalam menjaga Kamtibmas di negeri ini.

Acara pengukuhan dan pelantikan DPP KKBMM ini dihadiri sejumlah tokoh penting baik yang mewakili Polri dan Pemerintah Provinsi Maluku, maupun tokoh Maluku yang ada di DKI Jakarta, seperti Ketua Front Pemuda Muslim Maluku Umar Kei, Wadir Sosbud Mabes Polri, Kepala Perwakilan Pemda Maluku di Jakarta, dan sebagainya. * (Rika)