Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTT Saktico Charis Masneno : PBB Markas Toleransi

Jakarta – MCN.com – Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur Saktico Charis Masneno, Amd.Kep, sangat yakin Partai Bulan Bintang di NTT menjadi “role model” dan “markas toleransi”. Partai PBB di NTT benar-benar merangkul semua pihak, dengan latar belakang apapun, menjadi partai politik yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama demi kesejahteraan bersama.

Di NTT, kader Partai Bulan Bintang berpolitik untuk memperjuangkan kebaikan semua orang, bukan semata umat dari satu golongan agama saja. Apalagi karakter orang NTT yang menghargai kebebasan dan kebhinekaan masyarakat. Ketua DPW beragama Kristen Protestan, Sekretaris beragama Islam, dan dibawah struktur itu diisi mereka dari keyakinan yang berbeda lagi. Mereka menampilkan “Partai PBB sebagai Markas Toleransi”

“Dengan semangat itu, Partai PBB memberi warna tersendiri pada wajah parpol di NTT,” tutur Saktico Charis Masneno kepada awak media di Jakarta, di sela keikutsertaannya di Rakornas dan MDP Partai Bulan Bintang, di El-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2023). Rakornas akan berakhir pada 13 Januari 2023.

Ketika menghadiri Rakorwil Bali-Nusra (Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat) di Bali, DPW PBB NTT mendapat aplaus karena menghadirkan wajah partai politik yang menjunjung tinggi toleransi beragama.

Saktico menyadari, dulu ada oknum yang mengatakan Partai PBB itu partai agama. Salah paham itu semakin memudar seiring dengan kerja-kerja politik kader PBB di tengah masyarakat. Hal itu terbukti ketika Partai PBB memperoleh suara signifikan pada Pemilu 2019 di NTT sehingga mampu memiliki 5 kursi di DPRD dan 1 wakil bupati. Pada Pemilu 2024, Partai PBB lolos verifikasi faktual dan sah menjadi parpol peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 13.

Bagi Saktico Charis, lolos verifikasi membuktikan partainya bekerja keras dan konsisten bersikap terhadap perjuangan politik.

Menghadapi Pemilu 2024, Saktico ingin melaksanakan perintah Ketum Yusril yakni bekerja di bawah satu komando. “Dalam semangat satu komando itu kami merangkul pelbagai pihak, termasuk para pengacara dan sebagainya. Target kami, memperoleh 4 kursi di Provinsi NTT,” ujarnya.

Setelah Rakornas di Jakarta, DPW Partai PBB di NTT akan melaksanakan Rakorwil. Rencananya, acara itu dibuat agak besar untuk menunjukkan Partai PBB setara dengan parpol lain.

“Konsentrasi kami saat ini tertuju pada anak muda dan milenial yang moderat. Mereka itu belum mengenal politik secara memadai, namun terbuka untuk perubahan. Idealisme ini ditangkap Partai PBB NTT untuk terus memberi sosialisasi kepada mereka, bahwa perjuangan politik membawa perubahan signifikan pada kehidupan bangsa,” tutur Saktico di sela-sela mengikuti Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Saktico mengatakan, sikap masyarakat NTT yang nasionalis dan moderat itu membuat Partai Bulan Bintang diterima masyarakat sebagai sebuah partai politik untuk tujuan politik, yakni membawa perubahan pada masyarakat. Sementara Partai PBB selalu hadir dalam pelbagai kegiatan ekonomi dan sosial bersama masyarakat.

Anak-anak muda NTT terbuka pada partai politik yang memperjuangkan perubahan. Anak-anak muda itu perlu didekati dan dibantu membuka wawasan politik, karena mereka sangat terbuka dan dinamis.

Rakornas dan Musyawarah Partai Bulan Bintang digelar di Ballroom El-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dari 11 – 13 Januari 2023. Rakornas ini diikuti 500 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi, plus 4 calon Provinsi Daerah Otonomi Baru. Turut hadir Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah Wakil Menteri dan undangan.

Dalam sambutan politiknya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Indonesia perlu dijaga agar tidak terjadi krisis konstitusional dengan setia pada aturan yang telah disepakati bersama.

Hal itu dinyatakan Yusril menanggapi wacana politik yang akhir-akhir ini mengganggu rasionalitas masyarakat, seperti wacana menunda Pemilu, mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, dan sebagainya. Yusril mengingatkan pada konsekwensi politik yang bisa terjadi akibat krisis konstitusional ini. Dia melihat banyak hal telah berubah sejak diamandemenkannya UUD’45 sejak 1999.

Sementara Sekjen PBB sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan nomor urut 13 PBB menjadi angka mujarab bagi peraihan suara PBB pada Pemilu 2024. Survei pun memperlihatkan semakin baik elektabilitas partai ini.

#MCN/RIKA/RED