DEMO SEJUTA OJOL DI SENAYAN HARI INI MENAGIH JANJI PEMERINTAH

Jakarta – MCN.com -Ribuan pengemudi Ojek Online (Ojol) menggelar aksi demo “298” di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Pasukan hijau ini menuntut kenaikan tarif dan kepastian hukum dari pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan mereka.

Di bawah koordinasi Koalisi Ojol Nasional (KON), ribuan pengemudi Ojol se-Jabodetabek melakukan unjuk rasa dengan 5 tuntutan. Sejak pagi hari mereka sudah bergerak dari lokasi masing-masing, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang menuju Gedung DPR RI, Jakarta.

Selama ini pengemudi Ojol merasa diperlakukan sebagai alat pencari uang bagi perusahaan. Padahal sebagai mitra, seharusnya mereka memiliki hak atas keuntungan dan aset.

Mereka meminta pemerintah memberikan payung hukum bagi mereka, revisi atas potongan pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan, revisi perjanjian kemitraan, tolak kenaikan BBM, dan mendorong persoalan Ojol masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Dalam aksi demo ini kami akan menuntut kepastian pemerintah, terutama Kemenhub, yang menjanjikan kenaikan tarif Ojol pada 14 Agustus 2022. Namun, hal itu diundurkan ke 29 Agustus dan ternyata diundurkan lagi. Kesannya, Kemenhub mau mempermainkan nasib orang,” ujar Luthfie, salah seorang pengurus di organisasi ojol.

Ojol Indonesia adalah pelayan sejati, yang dicintai masyarakat Indonesia. Dalam aksi demo ini, para pengemudi Ojol tak ingin terpancing dengan kekerasan. Mereka ingin menyalurkan aspirasi dalam suasana sejuk dan damai.

Kehadiran ojek online dirasa sangat membantu mobilitas masyarakat. Teknologi digital berupa aplikasi digital sangat mempermudah masyarakat mendapatkan jasa transportasi dan ekonomi masyarakat. Perusahaan ekspedisi dan toko online sangat terbantu dengan jasa ojol ini.

Keberadaan aplikasi atau penyedia layanan jasa ojek online memiliki sisi positif bagi masyarakat. Keberadaan ojol sangat membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kriminalitas.

Hanya saja, dengan sistem yang ada saat ini, perusahaan lebih mendapatkan keuntungan dan memperlakukan pengemudi ojol secara semena-mena. Ini suatu indikasi bahwa penyelenggara negara ini gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Kalaupun tarif ojol ini naik, itu bukan berarti penghasilan para pengemudinya bertambah. Karena potongan yang dilakukan perusahan masih cukup besar, lebih dari 20 persen. Sehingga, masalah ini kian kompleks.

“Pemerintah mengatakan kenaikan tarif ojol ditunda karena rakyat lagi susah. Seharusnya, kenaikan harga BBM juga ditunda, karena rakyat pun lagi susah. Tuntutan kita minimal ada dua, yaitu payung hukum dan kenaikan tarif ojol,” tambah Luthfie.

Para pengemudi ojek online itu berharap, pemerintah lebih berpihak kepada rakyatnya, para pengemudi ojek online. Jangan hanya memberi janji kenaikan tarif ojol tapi tidak pernah mau merealisasikannya. * (Rika)

#MCN/RZ-HN/RED