Musrenbangnas RPJM Tahun 2025-2029, Pj Gubernur Papua Barat: Masih Tinggi Ketergantungan Daerah Pada Pusat

Jakarta – MCN.com – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 dibuka Presiden Prabowo Subianto, di Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Kegiatan dipimpin Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hadir seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan sejumlah undangan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan ekonomi sesuai prinsip Ekonomi Pancasila.

Prabowo, lebih lanjut, juga mengatakan, pemerintah harus menjadi pengelola ekonomi yang bertanggung jawab. Pemerintah bukan saja sebagai regulator, tetapi pengayom masyarakat, pemimpin, dan pelopor.

Hadir pada Musrenbangnas, Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.T.P, mengatakan, Presiden membicarakan banyak hal dalam kaitan dengan sasaran dan target Kabinet Merah Putih untuk 5 tahun ke depan.

Presiden Prabowo mengatakan, pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen itu harus menjadi komitmen seluruh pejabat dari pusat hingga daerah.

“Kita bisa mencapai Indonesia Emas lewat pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Ini menjadi komitmen kita bersama. Secara riil hal itu dilakukan dengan program makanan bergizi. Dengan kegiatan seperti itu, uang yang beredar di tingkat desa atau kampung bisa mencapai Rp 4 – 5 miliar dibandingkan dengan dana desa yang rata-rata Rp 1 miliar,” tutur Ali Baham Temongmere kepada awak media di Jakarta.

Dengan peredaran uang sebesar itu di desa, menurut Penjabat Gubernur Papua Barat, ini daya beli masyarakat akan tumbuh, dan terbuka lapangan kerja yang berdampak mengurangi tingkat pengangguran. Masalah kemiskinan dan kesehatan seperti stunting juga teratasi perlahan-lahan.

“Semua bisa diatasi karena ada program yang realistis di tingkat desa dalam bentuk makanan bergizi,” ujar pria asli Fakfak dan menjadi PNS sejak 1986 itu.

Menurut Ali Baham Temongmere, program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas. Swasembada pangan mengharuskan pembukaan area untuk sawah, irigasi, dan kelola energi terbarukan non fosil.

Dia juga mengatakan, bahwa saat ini masih tinggi ketergantungan daerah pada pusat. Transfer anggaran dari pusat ke daerah, masih cukup tinggi.

Namun, yang paling penting, katanya, hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya, lewat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Drs Ali Baham Temongmere dilantik sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Barat sejak 1 November 2023. **(Rika)