AMKEI Desak Prabowo Akomodir Putra Maluku Sebagai Menteri Dalam Zaken Kabinet

Jakarta – MCN.com – Anak Muda Kepulauan Evav Indonesia (AMKEI) mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sudah saatnya orang Maluku diberi tempat yang layak di pemerintahan nasional.

Melalui AMKEI, suara Maluku menggema dengan desakan keras agar Prabowo Subianto tidak lagi melupakan kontribusi strategis dan historis dari masyarakat Maluku yang selama ini terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan elit politik pusat negeri ini.

Sebuah kabinet yang menjanjikan perubahan besar di seluruh penjuru negeri seharusnya mempertimbangkan untuk mengakomodir perwakilan dari Maluku dalam komposisi Zaken Kabinet itu.

Ini bukan sekadar soal representasi politik, tetapi sebuah ujian nyata bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa ia benar-benar memahami arti keberagaman, keadilan, dan persatuan nasional sebagai nilai-nilai yang selalu ia gaungkan bertahun-tahun.

Selain itu, beberapa janji politik pada era pemerintahan Joko Widodo seperti projek lumbung ikan nasional, Ambon New Port, Undang-Undang Daerah Kepulauan dan Blok Masela hingga hari ini tidak ada satupun yang terlaksana.

Hal ini disampaikan Ketua Harian AMKEI Abubakar Refra, SE, SH, dalam Konferensi pers di Kafe Winkey, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

Berdasarkan kondisi di atas, AMKEI berpendapat, pertama, seharusnya Presiden Prabowo tidak melakukan kebijakan diskriminatif dan tidak mencerminkan hak kewarganegaraan dalam kepemimpinan nasional.

Kedua, Presiden Prabowo dengan semboyan bersatu membangun Indonesia, hanyalah retorika. Ketiga, Presiden Prabowo menyatakan akan membangun Indonesia dengan menyusun Zaken Kabinet, akan tetapi dengan tidak tertera nya nama calon Menteri dari Maluku dalam daftar kabinet tersebut, maka AMKEI perlu mempertanyakan kembali komitmen kebangsaan Prabowo Subianto sebagai sosok yang dikenal pro terhadap keberagaman dan keadilan selama ini.

Keempat, Presiden Prabowo telah mengawali kebijakan politik kekuasaan dengan membangkitkan kembali sentimen gerakan separatis seperti RMS, PERMESTA, PRRI, DI-TII, di mana gerakan-gerakan tersebut berawal dari ketidakpuasan atas kebijakan negara (Orde Lama) atas diskriminasi daerah-daerah.

Masyarakat Maluku bukanlah penonton dalam sejarah bangsa ini. Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga perannya sebagai penghubung strategis dalam perdagangan internasional dan sumber daya alam yang melimpah, Maluku telah memberikan kontribusi yang tak terhitung bagi negeri ini.

Selama bertahun-tahun, orang Maluku menyaksikan pengabaian terhadap aspirasi politik dan ekonomi masyarakat Maluku, sementara wilayah ini memiliki potensi besar yang belum digali sepenuhnya.

Mengabaikan Maluku dalam susunan kabinet adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi itu sendiri.

AMKEI dengan tegas menyerukan agar Prabowo mengakhiri praktik pengabaian sistemik terhadap kawasan timur Indonesia, terutama Maluku.

Tanpa keterwakilan yang memadai, kebijakan-kebijakan pusat akan terus bias, meninggalkan daerah-daerah yang kaya sumber daya namun miskin pengaruh politik.

Tidak mengakomodir orang Maluku dalam kabinet adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Maluku bukan sekadar wilayah geografis; ini adalah simbol kekayaan budaya, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan sejarah.

Maluku tidak meminta belas kasihan, tetapi keadilan yang selama ini diabaikan. Kini, bola berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.

AMKEI mendesak Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang mempersatukan, sudah waktunya membuktikan bahwa kata-katanya lebih dari sekadar retorika politik.

Maluku menuntut tempatnya, dan Zaken Kabinet harus mencerminkan keberagaman dan keadilan yang sejati.

Jika Presiden Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang melayani seluruh rakyat Indonesia, maka ia harus berani memutuskan untuk mengakomodir orang Maluku dalam kekuasaan politiknya.

**(Rika)