Jamaludin Rettob: Kurikulum Merdeka Menjawab Kebutuhan Siswa dan Masa Depan Indonesia

Jakarta – MCN.com – kritis terhadap hendak diberlakukan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional, masih terdengar. Namun, penerapannya terus dilakukan di sekolah-sekolah. Kurikulum merupakan alat bantu pendidikan Indonesia meraih generasi emas 2045.

Menurut Wakil Sekretaris PGRI Kota Tual, Jamaludin Rettob, S.Pd, M.Pd, sekolah dan guru di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Provinsi Maluku, masih menggunakan dua jenis kurikulum, yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Pelaksanaannya berjalan normal apalagi para guru berkompetisi dalam program guru penggerak. Guru penggerak di Malra dan Tual termasuk yang terbanyak di Provinsi Maluku.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait fenomena tawuran pelajar dan bullying di sekolah, Jamaludin menjelaskan, dalam Kurikulum Merdeka, semua satuan pendidikan pada awal tahun pelajaran melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi, bakat dan minat anak dan latar belakang mereka.

“Ini bisa mengantisipasi kejadian-kejadian negatif di antara para siswa, seperti bullying. Karena dengan pemahaman memadai seperti itu, sangat membantu siswa dalam interaksi pada proses belajar mengajar di sekolah. Siswa-siswi berhasil mencintai lingkungan sekolah.

Asesmen diagnostik di awal tahun pelajaran itu berdampak positif pada proses interaksi siswa di sekolah,” jelas Jamaludin Rettob di Jakarta saat ditemui usai mengikuti Kongres XXIII PGRI, Selasa (5/3/2024).

Lebih lanjut, Jamaludin menerangkan, dalam Kurikulum Merdeka ada dua modul yang digunakan, yakni Modul Ajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dan Modul Proyek (penguatan pendidikan karakter). Di situ sudah ada tema-tema seperti “Aku Cinta Indonesia”, dan lainnya, sehingga anak dibiasakan untuk mencintai. Hal itu membantu anak terhindar dari pelbagai bentuk tawuran.

Selain itu, ada juga muatan lokal berupa kearifan lokal. Dalam Kurikulum Merdeka ada tema kearifan lokal dimana diajarkan asal-usul keluarga tradisional sehingga ikatan-ikatan tradisional itu terus dihidupkan untuk membantu kehidupan siswa saat ini.

“Sekarang kami sedang bergerak untuk melestarikan budaya daerah kita, maka ada kurikulum muatan lokal, memperkenalkan bahasa Kei, cerita-cerita rakyat, adat-istiadat. Ini sedang dikembangkan dalam kurikulum merdeka,” jelas Jamaludin.

Saat ini yang sedang gencar dalam Kurikulum Merdeka adalah Komunitas Guru Penggerak. Mereka telah dilatih dan dibina oleh pengajar praktik atau fasilitator dan disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang menghadapi era digitalisasi menuju generasi emas 2045.

“Guru penggerak digenjot untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Aplikasi Telepon Merdeka Mengajar (ATMM) memuat semua proses pembelajaran dan praktik mengajar, yang bisa dilihat semua guru,” papar pengawas SMP di Kota Tual itu.

Jamaludin hadir dalam Kongres XXIII PGRI di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, (1-3/3/2024). Kongres itu dibuka Presiden Joko Widodo, dan dihadiri pengurus PGRI seluruh Indonesia.

Dalam kongres, Prof Mifa Kosidi M.Pd terpilih sebagai Ketua Umum PGRI, periode 2024-2029. Dudung Abdul Rosyid sebagai sekjen PGRI.

Dari Maluku, selain PGRI Provinsi Maluku, juga hadir 11 PGRI Kabupaten-Kota. Dari Kota Tual ada 10 peserta yang hadir dan dari Kabupaten Malra ada 8 perwakilan yang hadir.

“Kami merasakan manfaat kongres ini dan menjadi pengalaman baru bagi para guru yang belum pernah mengikuti kongres. Saya sudah dua kali mengikuti kongres PGRI,” ujar Jamaludin.

Jamaludin menjadi guru pada 1998 di SMP Negeri 2 Tual, kemudian dia dimutasikan ke SMP Negeri 4 Kei Kecil, Dullah (sekarang SMP Negeri 1 Dullah). Pada 2012 dia diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dullah dan pada 2016 menjadi Kepsek SMP Negeri 2 Dullah Laut. Pada 2020 Jamaludin Rettob diangkat sebagai Pengawas SMP Kota Tual dan terpilih sebagai Koordinator Pengawas SMP sampai sekarang. **(Rika)