Nelayan di Kei Terus Merana,Daud Rettob: Pemda Belum Fokus Kelola Hasil Laut

Jakarta – MCN.com – Maluku sebagai daerah kepulauan, yang memiliki laut luas dan kekayaan laut yang melimpah ternyata belum mampu mengangkat harkat dan martabat penduduknya. Tingkat ekonomi yang rendah ikut terlihat pada tingkat kemiskinan pada masyarakatnya.

Sebagai daerah kepulauan, sewajarnya pembangunan yang dilakukan di daerah ini mengambil perspektif kelautan, bukan daratan (benua). Kekeliruan strategis itu, dalam banyak hal, memberikan dampak pada kebijakan dan kehidupan masyarakat di daerah itu.

Seiring berjalannya waktu, para putra daerah Maluku makin prihatin dengan keadaan masyarakat yang masih terjebak pada ekonomi lemah. Salah satu fenomena yang disorot ialah mengapa hasil-hasil tangkapan ikan oleh nelayan di Maluku tidak bisa ditampung dan dijual dengan harga yang layak, lalu mengubah penghasilan mereka.

Daud Rettob, S.H alias Daud Kei, adalah tokoh pemuda asal Maluku Tenggara yang tinggal di Jakarta, selalu diliputi rasa prihatin mendengar kisah-kisah pilu para nelayan di Maluku Tenggara, yang walau berjuang hidup-mati di lautan saat menangkap ikan, namun hasil tangkapan mereka dihargai murah oleh para tengkulak di pasar Tual. Dengan tiadanya wadah penampung hasil tangkapan, maka ada banyak ikan yang akhirnya mubazir begitu saja.

Tokoh pemuda Maluku Tenggara yang tenar di Jakarta ini, justru melihat akar masalah pada ketidakberpihakan pemerintah daerah pada kaum kecil, para nelayan. Menurutnya, pemerintah daerah Maluku Tenggara harus mencari jalan keluar dari persoalan ini.

Daud Rettob S.H yang ditemui saat hadir di Posko Pemenangan Prabowo-Gibran, di Jl. Talang Betutu, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024), mengungkapkan harapannya agar dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, maka ada perhatian serius dari presiden baru itu terhadap masyarakat Maluku, termasuk Maluku Tenggara. Daud datang bersama para tokoh Indonesia Timur menyatakan dukungan dan kerja keras untuk kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran.

“Sekarang ini, bukan saja terjadi pencurian ikan oleh nelayan dari negara luar di perairan Arafura saja, tetapi juga terjadi transaksi jual-beli ikan hasil tangkapan itu di laut. Ikan-ikan hasil tangkapan itu dijual di tengah laut dan kemudian dibawa ke daerah lain dan selanjutnya diekspor ke luar negeri. Ini sangat menyedihkan hati kita sebagai anak Maluku,” tutur Daud Rettob.

Melihat praktik transaksi jual-beli ikan di laut Maluku, Daud Kei mengatakan, hal itu terjadi akibat tidak ada kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak TNI AL serta polisi laut.

Praktik seperti itu berakibat pada tiadanya pembayaran pajak, yang menjadi pendapatan bagi daerah. Kesalahan itu dari pemerintah daerah sendiri, bukan dari mana-mana.

“Kita sebagai anak putra daerah menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan terobosan penanganan pendapatan hasil nelayan yang ada di Maluku, khususnya Maluku Tenggara. Kalau pemerintah daerah peduli pada nasib masyarakat daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan suatu aksi berupa menampung hasil tangkapan nelayan dan membelinya dari masyarakat. Keuntungannya bisa untuk menambah APBD kabupaten,” tutur Daud.

Daud berharap, masyarakat harus difasilitasi dengan peralatan penangkapan ikan dan wadah penyimpanan hasil tangkapan mereka. Karena ikan-ikan itu ditangkap pada laut dalam, jaraknya sekian mil dari pantai, dan menggunakan bahan bakar yang harganya semakin mahal.

Hasil tangkapan mereka kemudian dijual kepada para tengkulak, yang membayarnya dengan sangat murah. Mereka tidak melihat jerih payah para nelayan saat melakukan penangkapan ikan. Para nelayan diperlakukan secara tidak adil.

“Saya berpendapat, pemerintah daerah buka mata, bagaimana menyikapi hasil tangkap para nelayan di daerah itu. Mereka harus bisa menyiapkan tempat penampungan, baik di kota Tual maupun di pulau-pulau sekitar,” tambah Daud lebih lanjut.

Investor yang mau masuk dan menginves dana untuk pengelolaan hasil tangkapan nelayan itu sangat tergantung pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus membantu memfasilitasi investor yang mau masuk. Kalau tidak membantu, investor akan segar masuk.

Soal perizinan mereka tak boleh dipersulit. Kalau mereka dipersulit terkait fasilitas, mereka akan pergi. Akibatnya, masyarakat kecil yang kena getahnya, hasil tangkapan mereka tak memberi kesejahteraan hidup bagi mereka. **{Rika}