Anggota BP3OKP Yoseph Yanawo Yolmen : Pembangunan Masyarakat Papua Selatan Harus Lebih Baik Lagi

Jakarta – MCN.com – Usai dikukuhkan sebagai anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) oleh Ketua BP3OKP Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, pada Senin (29/5/2023), ke-6 orang perwakilan masing-masing provinsi di tanah Papua, mulai melakukan sosialisasi dan konsolidasi.

Tim ini mendapat tugas utama untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua, dengan terjun langsung ke tengah masyarakat dan membangun komunikasi efektif dengan publik. Kehadiran badan ini untuk mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan.

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M.Si, anggota BP3OKP perwakilan dari Provinsi Papua Selatan, mengatakan, Papua Selatan adalah wilayah yang amat luas dengan tanah yang berawa-rawa. Karena itu pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, serta kesehatan perlu menjadi prioritas.

Dengan infrastruktur jalan yang memadai, kita berharap ekonomi masyarakat juga akan tumbuh. Sementara itu Yoseph prihatin dengan keadaan para guru honorer, yang sering tidak bisa mencicipi honor yang memadai. Gaji yang kecil membuat motivasi mereka menurun, karena bagaimana pun ekonomi mempengaruhi aktivitas masyarakat.

Melihat masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama para ibu hamil yang hendak melahirkan, Yoseph mengatakan kemungkinan untuk memikirkan tersedianya rumah sakit terapung di wilayah selatan dari Pulau Papua ini.

“Untuk itu, kita harus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan, termasuk seluruh stakeholder yang ada, agar bersama-sama membangun masyarakat Papua Selatan,” tuturnya, saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Menurut Yoseph Badan Pengarah Papua atau BP3OKP harus menjadi mitra yang baik dan strategis dengan pemerintah yang ada, dan menjadi katalisator antara pusat dan daerah, dan antara daerah dan pusat.

Yoseph yang berlatar belakang seorang engineer dan praktisi di bidang perminyakan dan gas, berharap kehadiran BP3OKP menjadi sebuah jalan baru dalam membangun Papua menuju Papua baru, yang cerdas, sehat, dan produktif.

“Kami ber-6 ini adalah orang-orang praktisi. Kami bekerja secara profesional dengan target yang bisa terwujud, terutama Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Pembangunan di Papua Selatan harus bisa meningkatkan kesejahteraan daerah ini. Kita juga harus belajar dari kegagalan-kegagalan kita selama ini,” tutur pria yang memiliki pengalaman bekerja di PT Freeport Indonesia dan British Petroleum ini.

Terkait dengan upaya percepatan pembangunan di Papua, Yoseph berharap setiap orang Papua yang menjadi pemimpin harus bekerja dengan ikhlas, jujur, dan takut akan Tuhan. Moralitas yang diajarkan oleh agama perlu menjadi sikap batin setiap orang, terutama pemimpin.

Yoseph berjanji akan membaktikan dirinya untuk kebaikan masyarakat Papua Selatan, dengan membuka komunikasi efektif dengan Penjabat Gubernur Papua Selatan, para bupati, dan masyarakat. Dia berharap Papua Selatan akan menjadi lebih baik lagi.

“Kalau kita bekerja jujur untuk masyarakat dan takut akan Tuhan, maka dana sekecil apapun bisa berdampak positif pada masyarakat. Sebaliknya, dana yang banyak tapi dikelola dengan tak jujur, hasilnya tidak akan tampak,” tutur Yoseph Yanawo Yolmen seraya mengingatkan banyak kegagalan pembangunan akibat tiada sikap jujur dan takut akan Tuhan.

Semula BP3OKP dibentuk melalui Perpres No. 121 Tahun 2022, dipimpin Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Sementara untuk rekrutmen anggota BP3OKP perwakilan setiap provinsi di Papua, ditetapkan melalui Kepres No. 15/M Tahun 2023. Mereka bertugas selama 5 tahun, dengan dana dari APBN. Lembaga ini setara kementerian.

Ke-6 anggota BP3OKP itu adalah Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), Otto Ihalauw (Papua Barat), dan Yoseph Yanawo Yolmen (Papua Selatan).

Mereka akan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi semua lembaga dan kementerian, baik di pusat maupun di Papua, dalam upaya mempercepat pembangunan masyarakat di Papua. ** {Rika}