Pengukuhan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dilanjutkan Ibadah Ucapan Syukur

Jakarta – MCN.com -Ucapan syukur atas pengukuhan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)-RI berlangsung di Cabin Hotel, Jl. Yos Sudarso No. 87-88, Sunter, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sebelumnya mereka dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sebagai anggota BP3OKP-RI yakni Albert Yoku, S.Ag (Papua), Irene Manibuy, S.H, M.Kn (Papua Barat), Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M.Si (Papua Selatan), Drs Pietrus Waine, S.H, M.H (Papua Tengah), Hantor Matuan, S.IP (Papua Pegunungan), dan Drs Otto Ihalauw, M.A (Papua Barat Daya).

Turut hadir pada Ibadah syukuran itu Penjabat Gubernur Papua Muhamad Ridwan Rumasukun, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolas Kondomo, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhamad Musa’ad, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Selain itu, hadir para tokoh Papua, Kapolda dan Pangdam, pemuda, dan mahasiswa asal Papua.

Dalam sambutannya, Felix Wanggai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, BP3OKP bertugas memberi arahan kepada presiden, menteri, gubernur, bupati, dan pelbagai stakeholder untuk membangun tanah Papua, dengan lebih banyak mendengar aspirasi rakyat.

Mereka juga bertugas mengawal rencana induk percepatan pembangunan di tanah Papua selama 20 tahun ke depan, dari 2022 sampai 2041.

Menurut anggota BP3OKP-RI Irene Manibuy, sebagai sebuah badan baru maka penting dilakukan sosialisasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi dengan semua lembaga dan kementerian yang ada di pusat, provinsi, dan kabupaten dalam rangka menyejahterakan rakyat Papua.

“Itu intinya, ya. Semua dana harus transparan dan jelas. Tidak ada lagi yang aneh-aneh seperti 20 tahun lalu,” tutur Irene. Otsus 20 tahun lalu dinilai belum maksimal.

BP3OKP tidak menggunakan dana Otsus melainkan dana APBN, sehingga setara dengan kementerian. Tugasnya mengawasi seluruh program lembaga dan kementerian dan lembaga lain yang menggunakan APBN, dan juga mengawasi penyelenggaraan dana Otsus di tanah Papua.

Dengan BP3OKP diharapkan kita membuat sebuah loncatan baru dalam berpikir dan paradigma, yakni menuju Papua baru atau Papua kekinian, yang tidak lagi melihat ke belakang. Papua baru adalah Papua yang sehat dan cerdas.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengucapkan selamat kepada ke-6 anggota BP3OKP yang mewakili 6 provinsi di Papua. Dia yakin, dengan kerja yang ikhlas akan terlihat hasil kemajuan di Papua. Waterpauw melihat ke-6 anggota BP3OKP ini sebagai corong yang membawa aspirasi rakyat Papua. Dia mengingatkan agar kita tidak lagi bekerja terkotak-kotak.

“Saya berharap, ke-6 perwakilan ini tetap menjalin komunikasi dengan kami, pemerintah di daerah, sehingga kita bisa menyusun berbagai hal agar tergapai harapan masyarakat kita. Hari ini stunting dan kemiskinan ekstrem masih ada di sekitar kita. Kita semua harus bisa menjawab ini,” ujar Paulus Waterpauw.

Sementara itu tokoh Papua Michael Manufandu mengingatkan tugas yang besar dari BP3OKP. Dia menegaskan, tugas pemerintah adalah memberi pelayanan yang cepat dan tepat serta mendorong dan memampukan orang yang lemah.

Saat ini sudah banyak kemajuan, pendidikan dan kesehatan yang makin baik. Namun ia mengingatkan dampak lain dari pembangunan seperti munculnya kecemburuan sosial, cultural shock, perasaan superioritas berlebihan, kesombongan struktural akibat kekuasaan, kesombongan intelektual dan kesombongan material. Ada kemajuan yang membanggakan dan ada kekurangan yang selalu menjadi catatan.

Manufandu mengingatkan agar badan ini dalam mensinkronisasikan semua kerja justru tidak menimbulkan benturan dan kecemburuan sosial. Mereka harus menjaga harmoni termasuk menjaga masyarakat baru yang terbentuk di beberapa daerah baru.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, aspirasi rakyat harus didengar, juga menghindari konflik, ketidakadilan sosial, benturan sosial, menjaga ketertiban dan keamanan.* (Rika)