Demo Mahasiswa Papua Anti Korupsi Desak Plt Bupati Mimika Mundur, Gerakan Mahasiswa Pemerhati Mimika: Usut Pencemaran Nama Baik

Jakarta – MCN.com – Demo ratusan Mahasiswa Papua Anti Korupsi di depan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023) mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian pro aktif menangani perkara dugaan korupsi Plt Bupati Johannes Rettob dalam pengadaan pesawat dan helikopter yang merugikan negara sebesar Rp 80 miliar.

Para Mahasiswa Papua Anti Korupsi itu bergabung dengan elemen masyarakat Papua di Jakarta menyatakan prihatin atas penanganan perkara yang menggunakan anggaran APBD Mimika tahun anggaran 2015 ini.

Pendemo datang dengan spanduk dan poster bertuliskan usut tuntas kasus ini serta menangkap Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Pendemo juga menuduh lambatnya penanganan kasus ini karen ada kepentingan pejabat di Jakarta dengan kepentingan bisnis di Papua.

Pada 2015, Pemda Mimika, Papua, membeli pesawat jenis Cessna Grand Caravan sebesar Rp 34 miliar dan helikopter Airbus H-125 senilai Rp 43,8 miliar. Pesawat dan helikopter ini digunakan untuk pelayanan masyarakat di pinggiran dan daerah sulit di Kabupaten Mimika.

Pesawat dan helikopter ini dioperasikan PT Asian One Air, namun kerja sama itu tidak jelas karena biaya operasional senilai Rp 21 miliar dibebankan kepada Pemda Kabupaten Mimika.

Masalah ini kemudian dilaporkan 3 ASN kepada pihak terkait. Mereka adalah Jenis Basir (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Jeny Usmany (Kepala Dinas Pendidikan) dan Ida Wahyuni (Kepala Dinas Perhubungan).

Atas tindakan itu, ketiganya dipecat Johannes Rettob, dengan alasan tidak loyal terhadap pemerintah, apalagi perkara itu belum jelas secara hukum.
Menurut Rettob, laporan itu menyulitkan Bupati Eltinus Omaleng saat itu. Eltinus sendiri akhir terlibat kasus Gereja Kingmi Mile 23.

Laporan itu belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh kejaksaan dan kepolisian. Oleh karena itu, muncul kelompok pro dan kontra.

Bila kelompok Mahasiswa Papua Anti Korupsi mendesak Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan Agung serta Polri untuk mengusut kasus ini, di pihak lain kelompok Gerakan Mahasiswa Pemerhati Mimika memandang kasus ini sebagai tak lepas dari persaingan politik di Mimika. Mereka malah mendesak Kejaksaan Agung, Kejati Papua, dan Polri tidak terlibat politik praktis.

Karena itu, Gerakan Pemerhati Mimika mendesak Kapolres Mimika, Kapolda Papua, dan Kapolri untuk usut pencemaran nama baik Rettob. Mereka menyebut nama-nama yang dianggap berada di balik demo ini, seperti Jeny Usmany, Ida Wahyuni, Jania Basir, Johan Paliling, dan Mathilda Toban (istri mantan Bupati Eltinus Omaleng).

Kelompok pro-Rettob juga melakukan aksi-aksi demo dan mendatangi Mabes Polri.

Panggung politik di Kabupaten Mimika terus bergejolak. Kejaksaan seharusnya bisa bekerja lebih cepat, tetapi dengan prinsip hukum yang tepat. Kebenaran dan keadilan wajib ditegakkan. * (Rika)