Mahasiswa Asal Maluku Barat Daya Tuntut KPK Adili Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno Terkait Korupsi Anggaran DAK 2017 Untuk 6 Puskesmas

Jakarta – MCN.com – Mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MDB) yang tergabung dalam Garda Aktivis Anti Korupsi dan sejumlah pemerhati korupsi menggelar aksi demo di depan Kantor KPK Jakarta, Jumat (20/1/2023) dengan tujuan mendesak KPK memeriksa mantan Bupati MBD Barnabas Orno Terkait Korupsi Anggaran Rp 43.093.749.470 yang menjadi anggaran Dana Alokasi Khusus 2017 bagi pembangunan 6 puskesmas.

Anggaran yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan itu, oleh Barnabas Orno direalokasi untuk RS Pratama Letwurung dengan anggaran sebesar Rp 22.338.610.275. Akibatnya, 6 puskesmas di pulau terluar tersebut tidak dapat dibangun.

Sementara, Kementerian Kesehatan telah memberikan sanksi kepada Kabupaten MBD sehingga tidak mendapat bantuan anggaran sejenis untuk 6 Puskesmas tersebut, sekalipun Pemda MBD pernah membuat surat pernyataan tertulis kepada Kementerian Kesehatan.

RS Letwurung sendiri sampai saat ini tidak dapat difungsikan karena tak pernah tercatat dalam database Kementerian Kesehatan sebagai RS yang diakui. Akibatnya, anggaran yang telah dikucurkan itu menjadi mubazir karena fungsi layanan kesehatan tidak pernah dilaksanakan.

Pendemo mendesak KPK segera memanggil mantan Bupati MBD Barnabas Orno dan Sekda untuk diperiksa terkait pidana korupsi anggaran DAK 2017.

KPK juga didesak turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang terlibat dalam dugaan pengalihan anggaran DAK 2017 yang ternyata digunakan untuk pembangunan RS Pratama Letwurung, Babar Timur, Kabupaten MBD.

Ke-6 puskesmas yang dimaksud adalah Puskesmas Serwaru, Ustutun (P. Lirang), Puskesmas Marsela, Puskesmas Wonreli, Puskesmas Ilwaki, dan Puskesmas Lelang.

Anggaran DAK afirmatif merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dengan skema afirmatif bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memerlukan akselerasi pembangunan secara cepat.

Koordinator lapangan (korlap) demo, M. Dikrun mengungkapkan kekecewaannya karena KPK tak pro aktif dan serius menangani masalah ini, bahkan sampai Barnabas Orno sudah menjadi Wakil Gubernur Maluku saat ini.

Dia berharap, KPK tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai kapan pun Garda Aktivis Anti Korupsi Jakarta tetap berjuang meminta pertanggungjawaban Barnabas Orno.

#MCN/RIKA/RED