Kota Sorong Masuk 10 Besar Penyelenggara Kepatuhan Pelayanan Publik 2022, George Yarangga : Ini Bukti Kerja Keras Pemerintah Dan Masyarakat

JAKARTA – MCN.com – Kota Sorong menorehkan prestasi besar dengan meraih posisi peringkat 10 pemerintahan kota sebagai penyelenggara kepatuhan pelayanan publik. Predikat dan capaian itu melengkapi kegembiraan masyarakat Kota Sorong dalam menyambut Natal 2022.

Penjabat Walikota Sorong George Yarangga, A.Pi., M.M yang menerima penghargaan itu di Jakarta mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan YME dan terima kasih kepada pemerintah kota dan masyarakat Kota Sorong.

“Bersamaan dengan Natal pada Desember ini, kami pemerintah Kota Sorong menerima hadiah sebagai penyelenggara terbaik pelayanan publik yang dinilai lembaga Ombudsman RI. Kami akan terus menjadikan Kota Sorong sebagai “Kota Beriman” (Bersih, Indah Aman, Nyaman),” tutur Pj Walikota Sorong tersebut kepada awak media di Jakarta.

George Yarangga berjanji akan bekerja lebih keras lagi bersama dengan OPD dan masyarakat agar tahun depan (2023) peringkat Kota Sorong itu meningkat lebih tinggi lagi.

Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/12/2022) Ketua Ombudsman RI Dr. Mokhammad Najih mengumumkan hasil survei pelayanan publik oleh penyelenggara negara 2022, yaitu Kementerian, lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Survei dilakukan terhadap 587 instansi dengan perincian 25 kementerian, 14 lembaga, 34 provinsi, 98 pemerintahan kota, dan 415 kabupaten.

Penilaian pada Kementerian dilakukan terhadap 541 unit layanan dan 175 produk layanan. Pada lembaga, dilakukan terhadap 524 unit layanan dan 87 produk layanan; pada pemerintahan provinsi dilakukan pada 117 unit layanan dan 119 produk layanan; pada pemerintahan kota dilakukan pada 640 unit layanan dan 191 produk layanan.

Pada pemerintahan kabupaten survei dilakukan pada 2.719 unit layanan dan 322 produk layanan. Hasil penilaian dimasukan dalam 4 kualitas: tertinggi, tinggi, rendah, sangat rendah; dan 3 zonasi: zona hijau, zona kuning, zona merah.

Adapun hasil rekapitulasi penilaian standar kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 adalah 21 kementerian bernilai zona hijau, 4 zona kuning, dan tidak ada yang masuk dalam kategori zona merah.

Dari 14 lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang disurvei, 9 masuk zona hijau, 5 zona kuning, dan tak ada yang masuk zona merah.

Pada pemerintahan provinsi, terdapat 14 provinsi berkategori zona hijau, 13 provinsi zona kuning, dan 2 provinsi zona merah. Dari 98 pemerintahan kota, 54 masuk zona hijau, 43 zona kuning, dan 3 zona merah. Pada pemerintahan kabupaten, 170 kabupaten masuk zona hijau, 186 zona kuning, dan 59 zona merah.

Sedang, dari 586 instansi yang disurvei, 272 instansi (46 persen) masuk zona hijau, 250 instansi (42 persen) zona kuning, dan 64 instansi masuk zona merah.

Terdapat kenaikan persentase kepatuhan pelayanan publik di pemerintahan kota (49,30 persen) dan pemerintahan kabupaten (29,28 persen) dibanding tahun 2021. Sementara pada kategori lembaga terjadi penurunan kepatuhan pada pelayanan publik sebanyak 15,71 persen dibanding dengan 2021.

Ketua Ombudsman berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

George Yarangga yang baru dilantik sebagai Penjabat Walikota Sorong pada 23 Agustus 2022 itu bertekad mendorong kerja responsif pemerintah kota terhadap masyarakat. “Kita harus bisa layani masyarakat dengan baik dan cepat. Melayani masyarakat harus dengan sepenuh hati. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi masyarakat pasti suka bekerja sama,” ungkap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat itu.

Salah satu keprihatinan Yarangga adalah terkait BPJS Kesehatan, yang belum banyak diikuti dan dimiliki orang asli Papua. Dia melihat, masih banyak orang sakit yang harus mengantre untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi juga perlu mendapat layanan yang baik dan cepat.

PJ Walikota Sorong ini bertekad menyukseskan Pilkada dan Pemilu 2024. “Kami tetap melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan semua pihak terkait agar Pemilu dan Pilkada berjalan lancar,” ungkap mantan Penjabat Bupati Kaimana itu.