Jakarta – MCN.com
– Perempuan Pengawas Pemilu dari seluruh daerah di Indonesia sedang berkumpul di Jakarta dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu yang digelar di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022). Kegiatan ini diikuti 600 peserta, terdiri dari Pengawas Perempuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, NGO Perempuan dan media.
Kegiatan bertema “Memperkuat Konsensus Penyelenggara Pemilu Ramah Perempuan” ini menghadirkan keynote speaker Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan narasumber anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, anggota DPD GKR Hemas dan aktivis serta pendiri Queenrides Iim Fahima.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu bertujuan membangun kesepahaman dan pengertian bahwa ke depan perempuan pengawas pemilu akan sangat berhubungan dengan proses-proses pengawasan di pemilu dan sangat berdampak pada pembangunan demokrasi serta isu-isu perempuan.
“Mereka sedang berkumpul dan saling berbagi pengalaman pengawasan pada pilkada dan pemilu 2019. Kesepahaman ini tentu juga untuk membangun semangat penguatan Pemilu 2024. Ada sekitar 18 persen perempuan pengawas pemilu di seluruh Indonesia,” ujar Bagja kepada awak media, Selasa (20/12/2022) di Jakarta.
Ada banyak hal yang diawasi, mulai dari politik uang, polarisasi dan politisasi SARA, pengawasan terhadap media sosial. Bagja mengingatkan putusan Bawaslu terhadap pelanggaran pidana sungguh dilaksanakan. Ia mengatakan, pada Pemilu 2019 terdapat sekitar 70-an kasus politik uang, dari 382 putusan pidana. “Itu ada. Jadi, jangan bilang tidak ada,” tutur Bagja.
Bagja berharap, ke depan, perempuan menjadi pengawas yang kritis dan menjadi tulang punggung pengawasan pemilu di Indonesia. Dia minta kepada perempuan pengawas pemilu untuk meningkatkan kemampuan, karena pengawasan pemilu dalam rangka membangun bangsa dan negara.
“Pembangunan bangsa dan negara tak mungkin lepas dari peran perempuan. Karena itu, kehadiran perempuan dalam pemilu sebagai pengawas merupakan suatu keharusan untuk ikut menyelesaikan permasalahan perempuan,” ujar Bagja.
Dia mengatakan, tantangan ke depan adalah bagaimana mengungkapkan kepada masyarakat bahwa kehadiran perempuan dalam parlemen merupakan hal yang direkomendasikan dan harus didukung seluruh lapisan masyarakat. Dalam kaitan ini, dia menambahkan, ke depan, pemilih milenial akan lebih banyak dan perempuan milenial makin besar sehingga perjuangan terhadap isu-isu perempuan pun semakin penting.
“Kami ingin teman-teman mengerti tugas berat perempuan pada pengawasan pemilu. Ada kritik dari suami, karena dia punya anak-anak yang masih kecil. Tentu ini menjadi beban besar bagi perempuan pengawas pemilu. Dia harus membagi waktu untuk suami, anak, dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu, para Srikandi, yang mau membagi sebagian waktunya untuk Bawaslu,” ungkap Bagja.
Rahmat Bagja mengapresiasi Presiden Joko Widodo, yang pada Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta (17/12/2022) mengingatkan Bawaslu pada beberapa hal penting, yakni pertama, memetakan potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran; kedua, fokus pada upaya pencegahan dan tidak bekerja hanya pada saat terjadi pelanggaran; ketiga, bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum.
#MCN/RIKA/RED
More Stories
KAPAKA, Militer, dan Jigsaw: Kompetisi Menangkap Tikus di Negara Ngacoceria
Kasad Rayakan Natal Bersama dan Tinjau Renovasi Panti Asuhan Bait Allah di Medan
Ciptakan Situasi Aman Dan Kondusif Pasca Pilkada 2024, Polres Metro Jakarta Timur Adakan Cooling System Demi Kamtibmas