PAMERAN NATIONAL CYBER SECURITY CONNECT 2022 DIGELAR DI JAKARTA, JONATHAN GERHARD: BSSN BANTU JAGA KEAMANAN SIBER

Jakarta – MCN.com -Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dan memberi pelayanan publik yang berkualitas.

Pelaksanaan SPBE merupakan bentuk transformasi digital yang merupakan sebuah keharusan pada setiap institusi pemerintahan.

Namun, transformasi digital yang memudahkan layanan itu, dalam praktiknya mengalami ancaman dan kerawanan. Teknik dan metode serangan siber semakin canggih.

Sebuah mekanisme perlindungan yang menjamin keamanan informasi dan data perlu disiapkan pemerintah, salah satunya dengan menerapkan sertifikat elektronik.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikat Elektronik (BSSN) memberi pelayanan sertifikat untuk mendukung keamanan informasi dalam pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Layanan Sertifikat Elektronik menjamin tiga aspek keamanan informasi, yakni menjamin identitas pemilik dokumen (jaminan otentifikasi), menjamin isi dokumen sehingga tak bisa diubah oleh pelaku kejahatan siber (jaminan keutuhan), dan menjamin tidak ada pihak yang dapat melakukan penyangkalan dari suatu dokumen elektronik (jaminan nirsangkalan).

Hal ini dikatakan Kepala Balai Sertifikat Elektronik (BSSN) Jonathan Gerhard Tarigan pada Pameran National Cybersecurity Connect 2022, yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara, Jakarta (26-27/10/2022). Pameran mendapat sambutan masyarakat, yang ingin tahu soal keamanan siber dalam proteksi diri.

Menurut Jonathan, Balai Sertifikat Elektronik bertugas memberi layanan kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) guna menjaga keamanan informasi, khususnya dalam penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

“Nah, fungsi itu yang kami selenggarakan dalam memberi layanan tanda tangan elektronik, memberi jaminan terhadap dokumen-dokumen yang ditransaksikan antar pemerintah, baik di pusat maupun daerah,” tutur Jonathan kepada awak media.

Layanan berupa keamanan siber tentu saja ikut memberi proteksi data yang ada di instansi pemerintah dan stakeholder, termasuk data masyarakat.

Jonathan mengakui kalau bicara soal ruang siber itu lingkupnya sangat luas. Dia mempersilakan masyarakat menyampaikan kebocoran data atau mencurigai kebocoran data. Kasus itu bisa dilaporkan melalui portal website yang tersedia lewat media online.

Kemunculan banyak kasus kejahatan siber itu mendorong Balai Sertifikat Elektronik memberi edukasi bagaimana masyarakat terhindar dari kejahatan itu.

Jonathan mengakui, ruang gerak Balai Sertifikat Elektronik ini masih terbatas pada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan layanan yang diselenggarakan oleh BSSN

Kepala BSSN itu mengapresiasi pameran ini dan berharap semakin banyak pameran seperti ini diadakan sehingga masyarakat ikut dibantu dengan pemahaman akan pentingnya proteksi siber. * (Rika)

#MCN/RZ-HN/RED