Jakarta – MCN.com -Kondisi rakyat Indonesia pasca didera pandemi Covid-19 sudah cukup terpuruk. Daya beli masyarakat menurun, 64,5 juta UMKM berada pada titik lelah dan jenuh (public fatique).
Kenaikan harga BBM Subsidi sebesar 30%, dimana harga pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp. 10.000 dan solar dari Rp 5.150 menjadi Rp. 6.800 per 3 September 2022 makin menggerus daya beli dan ekonomi rakyat.
Menurut Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), hal itu semakin memperlambat roda ekonomi rakyat (UMKM) dari upaya pemulihan ekonomi nasional.
Bila hal ini dibiarkan bisa terjadi public distrust sehingga menjadi ancaman serius bagi terjadinya krisis ekonomi dan krisis sosial yang ujungnya sulit dikendalikan. Seluruh rakyat Indonesia tidak ingin krisis di Srilangka terjadi di Indonesia.
Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) bersama segenap pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat, badan/lembaga bantuan hukum, perlindungan konsumen/produsen sepakat melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu diberi judul “BBM Subsidi Naik Gerus Ekonomi dan Daya Beli Rakyat Lonjakkan Inflasi dan Ancaman Krisis Ekonomi dan Sosial”.
Untuk maksud tersebut, terdapat 3 poin penting yang disampaikan. Pertama, mendesak Presiden Jokowi menertibkan lembaga negara yang diduga dikendalikan oleh mafia ekonomi yang menyebabkan keterpurukan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia.
Poin kedua, mendesak presiden membentuk tim khusus (timsus) Mafia Ekonomi untuk menanggulangi segala dampak ekonomi, sosial, dan politik, guna mencegah terjadinya krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan krisis sosial politik yang lebih luas.
Ketiga, mendesak Presiden Jokowi batalkan kenaikan harga BBM subsidi (pertalite dan solar) karena menggerus daya beli dan ekonomi rakyat.
Hal ini disampaikan Ketua Umum KERIS dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed didampingi Ketua Umum APPSINDO (Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Drs H Hasan Basri, SH. MH, pada konferensi pers, Rabu (7/9/2022).
Hadir pada kesempatan itu, Ketua Umum HIPWIN (Himpunan Pedagang Warteg Indonesia) Rojikin Manggala, Ketua Umum Aliansi Jaringan Masyarakat Indonesia, DR. Douglas Pasaribu, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafriel Baraqbah SH MH, Waketum APKLI, Eri Moch Roffi, Ketua Umum AP3MC (Asosiasi Pedagang Pasar Perantau Minang Chaniago) H Dedi Hartono, Ketua DPP IKAMA (Ikatan Masyarakat Madura) H Acmad Fauzi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Sate dan Soto Madura, Yoktan Hondo, dan Wasekjen HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Elis Fina Angreini. * (Rika)
More Stories
KAPAKA, Militer, dan Jigsaw: Kompetisi Menangkap Tikus di Negara Ngacoceria
Kantor Hukum Rahmat Aminudin & Rekan : Ucapkan Selamat Tahun Baru 2025
Musrenbangnas RPJM Tahun 2025-2029, Pj Gubernur Papua Barat: Masih Tinggi Ketergantungan Daerah Pada Pusat