Rapat koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Wilayah Adat Saireri

Jakarta, MCN.com. Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri bekerjasama dengan kantor Staf kepresidenan yang dihadiri oleh:
1) Kepala staf kepresidenan jendral TNI ( purn ) Dr.Moeldoko,S.I.P,

2) Deputi V KSP Dra.Jeleswari Pramodhawardani,M.Hum

3) Dirjend Otonomi Daerah Mendagri Drs.Akmal Malik .M.Si

4) Kementrian kelautan dan perikanan sekretaris Ditjen Barny Achmad Subki,S.T dan Diretur pemasaran Machmud,S.P, M.Sc

5) Kementerian Koperasi dan UKM Ir.Eddy, M.A

6) staf ahli Kementerian PPN/Bappenas Dr.Velix Manggai

Acara yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta Jakarta bagaimana membangun perekonomian yang ada di wilayah Papua.Selasa,29 Maret 2022

Menurut Bupati Biak Herry Arlo noop S,SI,m,pd bicara tentang daerah otonomi yang baru pemekaran provinsi Kepulauan Papua Utara Kita tahu bersama bahwa setelah undang-undang nomor 2 tahun 2021 ditetapkan maka dalam percepatan pembangunan tersebut akan dilaksanakan pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi.

Sesuai dengan hasil pembahasan komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri telah dibahas, akan di usulkan untuk tiga wilayah yang akan dimekarkan yaitu Provinsi Papua Selatan, provinsi Papua pegunungan dan provinsi Papua Tengah.

hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Adat Saireri atau Papua Utara tidak diakomodir dalam pemekaran tersebut maka tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan melakukan beberapa pertemuan dan menyampaikan aspirasi kepada saya selaku ketua Asosiasi Bupati.

Para bupati di wilayah adat Saireri di wilayah Papua Utara menyampaikan Keinginan mereka aspirasinya untuk memiliki daerah otonomi baru yaitu Provinsi Papua Utara.

Hari ini kami diterima oleh KSP yang langsung dipimpin oleh Moeldoko, kami langsung menyampaikan aspirasi tentang keinginan masyarakat wilayah adat untuk memiliki 1 provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Papua Utara, dalam diskusi kami juga di hari ini selain membahas tentang daerah otonomi baru kami juga membahas tentang beberapa program percepatan pembangunan.

Mengenai bandara antariksa kami pun melewati beberapa tahapan yaitu: mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa memiliki haknya untuk duduk disana, dan para tokoh – tokoh adat memberikan dukungan kepada saya selaku Bupati untuk melanjutkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan bandara antariksa di Kabupaten biak numfor.

Kajian-kajian yang diberikan, kami pun Minta beberapa ahli untuk menjelaskan tentang dampak baik dan buruk dari pembangunan bandara antariksa, karena saya tidak mau mengorbankan masyarakat kami yang ada disana. Tutur Herry

#MCN/RZ/RED