Juni 15, 2024

Dialog Nasional Tentang Hukum, Sejumlah Narasumber Menyentil Kesewenangan dan Intimidasi Penyidik Polres Jakarta Barat

Spread the love

Loading

JAKARTA – MCN.com. Menjelang akhir tahun 2021, DPP KNPI dan DPW Ikatan Media Online Indonesia DKI Jakarta Gelar Diskusi Akhir Tahun bersama sejumlah narasumber nasional berkompeten, pada hari Sabtu (11/12/2021) di Hotel Lumire, Jakarta Pusat.

Dialog interaktif yang mengambil Tema ” Evaluasi Penegak Hukum di Indonesia ” yang berlangsung tegang dan penuh keseriusan dalam meilhat praktek hukum di Indonesia, juga ikut menyentil sejumlah kasus viral belakangan ini di Polres Jakarta Barat.

Dalam dialog tersebut di kupas tuntas tentang hukum yang di duga masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan belum ada kepastian hukum bagi warga di Indonesia. Acara yang diisi dengan tanya jawab bersama tamu undangan dengan para awak media online DKI Jakarta dan di gelar secara luring dan daring.

Pada sesi pertama yang di hadiri beberapa nara sumber di antaranya Bayu Saputra Muslim, (Dosen Hukum Trisakti), Brian Erick (Praktisi Hukum), DR. Margarito Kamis, SH,MH (Pakar Hukum), Prof. DR. Musni Umar (Rektor Universitas Ibnu Chaldun), DR. Yuspan Zaluku SH,MH (Dosen Hukum Universitas Jayabaya) dan pakar hukum wanita CN DR.Lauw Siegvrieda SH.MH., sementara Natalius Pigai sebagai aktivis HAM dan Dr.Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, Suhartoyo (Mantan Kejaksaan Agung) hadir secara daring serta acara di pandu oleh Samtidar Tomagola selaku moderator dan DPP KNPI.

Dialog terdiri dari dua sesi mulai jam 14.00 hinga pukul 16 .00 WIB dan di lanjutkan pada pukul 16.30 WIB hingga selesai.

Menurut Brian Erick, salah satu praktisi hukum nasional yang menjelaskan bahwa kasus Jakarta Barat semakin tak berarti, Ia menganggap penyidik polres Jakarta Barat main – main dan mengintimidasi salah satu pengurus RW yang benar – benar menegakan keadilan di seputar lingkunganya. Kata Brian.

Sedangkan Menurut DR.Margarito Kamis dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyatakan bahwa DPP KNPI harus lebih menjadi bagian dari perbaikan bamgsa ini, jangan sekedar evoria setiap akhir tahun, sehingga diskusi ini bisa menjadi rekomendasi bangsa Indonesia, agar hukum kita ini kedepan lebih baik lagi.

CN. DR. Lauw Sigvrieda ,SH, MH selaku praktisi hukum, dirinya mengatakan bahwa sebenarnya sistem politik di Indonesia lebih baik dibandingkan beberapa negara.

“Sistem hukum di negara kita sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, hanya saja sistem hukum kita banyak multi tafsir di dalam peraturan-peraturan hukum. Karena di dalam strategi penanganan suatu perkara atau tindak pidana atau tidak tindakan hukum ini yang paling berbahaya penafsiran kadangkala mengenai masalah subjektif. Kita harus mengevaluasi sesuai dengan kepastian hukum karena hukum ini untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dan tentram pada saat terjadi permasalahan hukum,” pungkas Siegvrieda.

Vrieda juga menanggapi kasus melibatkan Polres Jakarta Barat perlu kita bersama – sama jelih melihat, jangan satupun main – main dengan persoalan tersebut, karena jangan sampai menjadi prseden buruk bagi kita semua, polisi harus independen sebagaimana visi Pak Kapolri Listio. Ujar Anggota Aktif DPRD DKI Jakarta.

Sementara Dosen Hukum Triskati menyatakan akan terus menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam dunia hukum, janjinya yaitu menyelesaikan masalah hukum di negeri ini, tentu masalah hukum di negeri ini harus di selesaikan, apalagi masalah yang saya dengar ada intimidasi di Jakarta Barat, harus segera selesai secara hukum. Pungkasnya

#MCN/RUZMI/RED